Beranda / Daerah / BKPSDM Sukabumi Buka Suara soal Dugaan Asusila Oknum Guru di Ciemas, Ancam Sanksi Pemutusan Kontrak

BKPSDM Sukabumi Buka Suara soal Dugaan Asusila Oknum Guru di Ciemas, Ancam Sanksi Pemutusan Kontrak

CORONGSUKABUMI.com – Nasib kepegawaian seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terseret dugaan tindakan asusila terhadap sejumlah anak di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi perhatian pemerintah daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi menegaskan, oknum guru berinisial KW tersebut terancam sanksi berat hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHPK) apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, mengatakan pihaknya telah menerima informasi awal mengenai laporan dugaan tindakan asusila yang melibatkan tenaga pendidik tersebut. KW diketahui bertugas di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Ciemas.

Ganjar menyebut Pemkab Sukabumi memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Terlebih, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan terhadap sejumlah anak laki-laki usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Baca Juga :  6 Anak Diduga Jadi Korban Asusila di Ciemas Sukabumi, Polisi Amankan Oknum Tenaga Pendidik

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran etika profesi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan trauma psikologis bagi anak-anak yang diduga menjadi korban.

β€œKami memahami bahwa profesi guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya dalam memberikan pendidikan, tetapi juga dalam menjaga etika, integritas, dan keteladanan,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

BKPSDM Tunggu Hasil Pemeriksaan Dinas Pendidikan

Terkait penanganan kasus tersebut, Ganjar menjelaskan bahwa pemeriksaan awal saat ini sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Instansi tersebut merupakan perangkat daerah yang menaungi sekolah tempat KW bertugas.

BKPSDM juga terus menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menunggu hasil pemeriksaan internal. Hasil tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan dari sisi kepegawaian.

Baca Juga :  3 ASN DLH Sukabumi Terjerat Korupsi Truk Sampah, Ini Dampaknya terhadap Status Kepegawaiannya

Ganjar menegaskan, Pemkab Sukabumi memiliki komitmen menerapkan prinsip Zero Tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang terbukti terjadi di lingkungan pendidikan.

β€œPrinsip tersebut kami maknai sebagai komitmen untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara objektif, adil, profesional, dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila pemeriksaan awal menemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, BKPSDM akan mengoordinasikan pemeriksaan lanjutan bersama Inspektorat dan perangkat daerah terkait.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah juga dapat membentuk Tim Pemeriksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran disiplin berat, oknum guru PPPK tersebut dapat dikenai sanksi kepegawaian maksimal berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHPK).

Pemkab Sukabumi Tekankan Perlindungan Anak

Baca Juga :  Pra Event Resmi Dimulai dari Sukabumi, Dispar Dukung Penuh Geofest 2025

Meski menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap pelanggaran, Ganjar mengingatkan bahwa penanganan perkara tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, seluruh pihak perlu diberikan ruang yang proporsional untuk menyampaikan keterangan. Keputusan terkait status kepegawaian juga harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan resmi, bukan sekadar opini yang berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, Pemkab Sukabumi menyatakan menghormati hak keluarga korban untuk menempuh jalur hukum melalui aparat kepolisian.

Perlindungan terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban juga menjadi perhatian utama, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, martabat, serta memastikan pemulihan kondisi psikologis mereka.

β€œPada akhirnya, komitmen ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas dan profesionalisme ASN, serta memastikan lingkungan pendidikan tetap menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan kondusif bagi seluruh peserta didik,” pungkasnya.

Tag: