CORONG SUKABUMI – Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, mengungkap dugaan praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun.
Dalam konferensi pers di Gedung Kementan, Jumat (27/6/2025), Amran menyatakan hanya 20–40 persen beras SPHP yang disalurkan sesuai standar pemerintah. Sisanya, diduga dibongkar, dikemas ulang, dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
“SPHP yang dijual ke penyalur itu hanya 20–40 persen yang sesuai standar. Selebihnya dibongkar, dikemas ulang, dan dijual dengan harga premium,” ujar Amran.
Ia menegaskan bahwa praktik pengoplosan ini termasuk modus mafia beras yang memanipulasi harga pasar. Menurutnya, beras oplosan kerap dibuat dengan mencampur beras subsidi kualitas rendah dan tinggi demi meraup keuntungan besar.
Amran juga mengimbau semua pelaku usaha pangan untuk menghentikan praktik tersebut. Ia menegaskan akan ada tindakan tegas dari pihak Satgas Pangan.
Dalam temuannya, Kementan mendapati 212 merek beras di pasaran yang tidak memenuhi standar mutu, takaran, hingga harga eceran tertinggi (HET). Dari hasil pemeriksaan di pasar-pasar besar di 10 provinsi, lebih dari 80 persen dari merek tersebut tidak sesuai ketentuan.
“Ada yang mereknya tidak terdaftar, berat tidak sesuai, mutu tak memenuhi standar, dan harganya di atas ketentuan. Ini sangat merugikan konsumen,” tegas Amran.
Pemerintah berjanji akan menindak tegas para pelaku yang terbukti menyalahi aturan demi melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas pangan nasional.***
