CORONG SUKABUMI – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan sejumlah catatan penting dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung Kamis (19/6/2025).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP menyambut baik raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut dari BPK RI. Namun, PPP menegaskan bahwa WTP bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan, terlebih jika hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
“Prestasi WTP ini hendaknya menjadi pemacu untuk pengelolaan keuangan yang bersih dari KKN dan tepat sasaran,” tegas Ketua Fraksi PPP, Zakiyah Rahmah Addawiyah.
Soroti Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah
Salah satu kritik utama PPP adalah minimnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Fraksi menilai dampak program belum optimal, dengan masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapatkan akses pada program bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Meski realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,65 triliun (98,95%) dan belanja daerah Rp4,57 triliun (96,38%), PPP menilai terdapat ketimpangan pemanfaatan anggaran, yang belum maksimal menyasar kebutuhan rakyat kecil.
Pendidikan dan IPM
Di sektor pendidikan, Fraksi PPP mendorong langkah nyata untuk menekan angka putus sekolah, sebagai bagian dari strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pariwisata Dinilai Belum Jadi Prioritas
PPP juga mengkritik rendahnya prioritas pembangunan sektor pariwisata yang dinilai belum menjadi perhatian serius. Minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni turut memengaruhi rendahnya kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tiga Rekomendasi Strategis PPP:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar lebih tepat sasaran.
2. Memprioritaskan pelayanan dasar, termasuk infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat kecil.
3. Memperkuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif guna mencapai pembangunan yang lebih merata dan sejahtera.
Menutup pandangannya, Fraksi PPP menyerukan pentingnya menjaga hubungan sinergis antara Bupati dan DPRD demi mewujudkan pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat bawah.***
