CORONGSUKABUMI.com – Bupati Sukabumi Asep Japar menghadiri apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana yang digelar Polres Sukabumi di Alun-Alun Palabuhanratu, Rabu (5/11/2025).
Apel ini melibatkan unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, serta relawan untuk memantapkan persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Apel dipimpin langsung Kapolres Sukabumi AKBP Samian dan turut dihadiri Wakil Bupati Andreas serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pada kesempatan tersebut, Bupati bersama Kapolres melakukan pemeriksaan pasukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung di lapangan.
Dalam amanat yang dibacakannya, Kapolres menyampaikan pesan Kapolri bahwa apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana digelar serentak di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan memastikan kekuatan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana alam di berbagai daerah.
“Seluruh personel dan stakeholder yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 19 Oktober 2025 tercatat 2.606 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.289 merupakan banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, 4 erupsi gunung berapi, serta beberapa bencana lainnya.
Berbagai bencana tersebut menyebabkan 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, dan lebih dari 5,2 juta warga terpaksa mengungsi. Selain itu, sebanyak 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum maupun perkantoran dilaporkan mengalami kerusakan.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncak diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini meningkatkan potensi banjir, longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi, termasuk di wilayah Jawa Barat.
Fenomena La Nina juga diprediksi mulai terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026. Meski terbilang lemah, dampaknya tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan intensitas curah hujan di atas normal, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua.
Menghadapi potensi tersebut, pemerintah daerah hingga masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi.
“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana,” imbuh Kapolres.
Sinergi lintas sektor, mulai dari TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, hingga lembaga kemanusiaan diharapkan mampu memastikan respons cepat terhadap setiap situasi darurat demi meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat.
