JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 19 Juni 2025, Ketua Fraksi PPP, Zakiyah Rahmah Addawiyah menyampaikan kekhawatiran terhadap lemahnya koordinasi lintas sektor dalam program penanggulangan kemiskinan.
PPP menilai bahwa kendati Pemkab Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya, hal itu belum mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Prestasi WTP ini hendaknya menjadi pemacu untuk pengelolaan keuangan yang bersih dari KKN dan tepat sasaran,” tegas Zakiyah.
Berdasarkan laporan, realisasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp4,65 triliun atau 98,95% dari target, sementara realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,57 triliun atau 96,38%. Meski angka realisasi cukup tinggi, Fraksi PPP menyoroti bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan anggaran yang berdampak langsung pada rakyat kecil.
Salah satu sorotan utama adalah minimnya koordinasi antar perangkat daerah terkait penanggulangan kemiskinan. Akibatnya, hasil dari program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Fraksi PPP juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat kurang mampu yang belum tercover dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dalam bidang pendidikan, PPP mendorong pemerintah untuk menekan angka putus sekolah demi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di sektor pariwisata, PPP menyampaikan kritik terkait rendahnya prioritas pembangunan, minimnya SDM yang berkualitas, dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih lanjut, FPPP memberikan tiga rekomendasi penting:
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan perencanaan keuangan daerah.
2. Memprioritaskan pelayanan umum seperti infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat kecil.
3. Menguatkan pola kemitraan antara eksekutif dan legislatif demi membangun Sukabumi yang lebih sejahtera.
PPP menutup pandangan umumnya dengan pesan agar hubungan antara Bupati dan DPRD tetap terjaga sinergis demi tercapainya target pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat bawah.
