CORONGSUKABUMI.com โ Kerusakan puluhan rumah, fasilitas pendidikan, hingga terganggunya pelayanan kesehatan menjadi gambaran dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi sepanjang akhir 2025. Peristiwa yang terjadi di Cisolok, Cikakak, hingga Palabuhanratu itu kini menjadi catatan penting dalam menghadapi potensi bencana pada musim hujan 2026.
Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan dinilai tidak bisa lagi dilakukan hanya ketika bencana datang. Langkah antisipasi perlu disiapkan lebih awal, terutama di wilayah yang memiliki riwayat banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Rika Yulistina, mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak mengabaikan pengalaman bencana sebelumnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang memiliki mitra kerja BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, Rika menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama musim hujan.
โTahun 2025 sangat banyak sekali bencana di wilayah Dapil saya. Mulai dari banjir bandang di Cisolok dan Cikakak pada Oktober, banjir luapan Sungai Cisolok di Desember, hingga pergerakan tanah di Palabuhanratu yang menyebabkan puluhan rumah rusak,โ ujarnya dikutip Jumat (6/11/2026).
Catatan Bencana Menghantam Sejumlah Wilayah
Rentetan bencana di wilayah Dapil I Kabupaten Sukabumi mulai terjadi pada 26โ27 Oktober 2025. Hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cisolok.
Di Kampung Cigoler, Desa Cisolok, sekitar 50 rumah terendam banjir. Sementara itu, longsor mengakibatkan enam rumah di Desa Wangunsari dan Karangpapak mengalami kerusakan. Dampak lainnya terjadi pada tembok penahan tanah dan saluran irigasi Marinjung. Sebanyak 20 jiwa dilaporkan mengungsi secara mandiri.
Pada waktu yang hampir bersamaan, banjir bandang menerjang Kampung Tugu dan Kampung Gembol, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Tingginya debit Sungai Cisolok menyebabkan tanggul di Kampung Gembol jebol sekitar pukul 15.40 WIB.
Bencana tersebut berdampak terhadap sekitar 500 kepala keluarga. Air dengan ketinggian mencapai satu meter merendam permukiman di dua RW, sedangkan Jalan Nasional turut terendam hingga 40 sentimeter. Bangunan SDN Cikahuripan juga dilaporkan hancur akibat kejadian tersebut.
Besarnya dampak bencana mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan status tanggap darurat bencana.
Ancaman banjir kembali terjadi pada 4 Desember 2025. Luapan Sungai Cisolok menggenangi Kampung Bojonghaur, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak. Kondisi saluran air yang sempit dan tersumbat sampah turut memperparah genangan.
Akibatnya, Jalan Nasional SukabumiโBanten ikut terendam dan kendaraan harus melintas secara bergantian. Sejumlah bagian aspal bahkan dilaporkan mengelupas dan terangkat.
Dampak banjir juga dirasakan di Kelurahan Palabuhanratu. Puskesmas Palabuhanratu beberapa kali terendam sehingga aktivitas pelayanan kesehatan terganggu dan masyarakat mengalami kendala dalam memperoleh layanan medis.
Memasuki 18 Desember 2025, bencana pergerakan tanah melanda Desa Pasirsuren dan Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu. Curah hujan tinggi selama sepekan membuat kondisi tanah jenuh dan labil hingga memicu retakan pada bangunan.
Sebanyak 61 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 47 rumah di Desa Pasirsuren dan 14 rumah di Desa Cikadu.
Kondisi semakin memburuk pada 24โ26 Desember 2025 di Kampung Gempol, Desa Cikadu. Hujan deras memicu pergerakan tanah susulan yang memperparah kerusakan bangunan warga.
Sebanyak 15 rumah mengalami kerusakan tambahan kategori berat. Sejumlah bangunan dilaporkan miring hingga ambruk, sehingga warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga demi menghindari risiko keselamatan.
Mitigasi dan Kesiapan Lintas Sektor
Berkaca dari kejadian tersebut, Rika menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sebelum terjadi keadaan darurat. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, serta mekanisme evakuasi di wilayah rawan.
BPBD diharapkan memperkuat pemetaan kawasan rawan bencana sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan. Sementara itu, Dinas Sosial perlu menyiapkan penanganan pengungsi dan bantuan sosial, sedangkan Dinas Kesehatan harus mengantisipasi agar pelayanan medis tetap berjalan ketika bencana melanda.
โKami meminta antisipasi kepada stakeholder terkait agar bencana bisa diminimalisir. Jika pun terjadi, korban materi dan jiwa harus sangat diminimalisir. Jangan sampai kejadian serupa terulang tanpa ada perbaikan infrastruktur dan sistem peringatan dini,โ tegasnya.
Rika juga menyoroti pentingnya pemeriksaan tanggul, normalisasi saluran air, pemantauan kawasan rawan longsor, serta kesiapan fasilitas publik. Menurutnya, berbagai langkah tersebut diperlukan untuk menekan risiko kerusakan dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diminta berperan aktif dalam meningkatkan kewaspadaan. Warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai maupun kawasan lereng diharapkan lebih memperhatikan perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya.
โSelain kesiapsiagaan dari pemerintah, masyarakat juga harus aktif. Mari kita bergotong royong mengantisipasi agar bencana bisa dicegah atau setidaknya dampaknya tidak terlalu besar,โ ajaknya.
Khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan pergerakan tanah, Rika mengingatkan pentingnya solidaritas serta kepedulian antarsesama. Warga diminta tidak mengabaikan tanda-tanda alam yang berpotensi menjadi awal terjadinya bencana.
โUtamakan keselamatan jiwa. Jika melihat tanda-tanda bencana, segera evakuasi dan ingatkan tetangga. Jangan ragu untuk mengungsi demi keamanan bersama,โ pungkasnya.