CORONGSUKABUMI.com โ Nasib anggota DPRD Kabupaten Sukabumi berinisial LG menjadi sorotan setelah mencuatnya dugaan persoalan asusila yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kini, persoalan tersebut mulai ditindaklanjuti melalui jalur kelembagaan setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD meminta klarifikasi langsung, sementara Partai Demokrat telah merampungkan pemberkasan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap kadernya tersebut.
Perkembangan ini menjadi dua langkah berbeda yang berjalan beriringan. BK DPRD melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran etik, sedangkan Partai Demokrat mulai memproses pergantian kader melalui mekanisme internal partai.
Isu tersebut sebelumnya mencuat setelah tokoh agama, Habib Abdul Aziz bin Jindan, menyampaikan pernyataan terbuka melalui sebuah video di media sosial. Ia mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi dan Badan Kehormatan segera meminta klarifikasi kepada anggota dewan yang disebut-sebut terlibat dalam persoalan tersebut.
Dalam keterangannya, Habib Abdul Aziz mengaku menerima informasi awal mengenai dugaan laporan yang masuk ke Polres Sukabumi Kota. Ia menyebut terdapat pihak yang telah melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian.
โInformasi pertama adalah dugaan laporan di Polres Kota Sukabumi. Ada korban yang melapor ke pihak kepolisian. Artinya korbannya ada, pelapornya ada, dan sudah ditandatangani oleh pihak kepolisian,โ kata Habib Abdul Aziz, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak berlanjut ke persidangan lantaran kedua belah pihak memilih penyelesaian secara kekeluargaan.
Meski demikian, Habib Abdul Aziz meminta DPRD tetap memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut karena dinilai berkaitan dengan etika dan tanggung jawab seorang wakil rakyat.
BK DPRD Sudah Minta Klarifikasi LG
Menindaklanjuti informasi yang berkembang, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi mulai mengambil langkah dengan meminta keterangan langsung dari anggota dewan berinisial LG.
Ketua BK DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengatakan klarifikasi tersebut telah dilakukan pada Rabu (11/11/2026), setelah pihaknya berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.
Menurut Edi, langkah tersebut tetap dilakukan meskipun BK belum menerima pengaduan resmi yang dilengkapi bukti fisik sebagaimana persyaratan dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etik.
โLangsung berkomunikasi dengan teman-teman BK. Kita bertemu, bahkan membuat surat panggilan ke yang bersangkutan. Alhamdulillah kita sudah meminta keterangan atau klarifikasi langsung,โ kata Edi kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Edi menyebut, berdasarkan hasil klarifikasi, LG disebut telah mengakui kesalahannya. Namun, BK tetap perlu menjalankan tahapan penanganan sesuai mekanisme kelembagaan.
โSebetulnya kita tidak mau melangkah ketika salah satu persyaratannya tidak formal, harus melayangkan surat ke DPRD atau BK beserta buktinya. Tapi hasil komunikasi dengan Pak Ketua DPRD diminta tolong ditindaklanjuti, makanya kami sudah melakukan itu,โ ujarnya.
Tidak berhenti pada klarifikasi terhadap anggota dewan yang bersangkutan, BK juga berencana meminta penjelasan dari Fraksi Partai Demokrat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persoalan itu telah ditangani oleh partai serta memastikan perkembangan penanganan secara internal.
โSelanjutnya kita menjadwalkan untuk memanggil fraksinya. Kami akan kroscek ke fraksi atau partainya, permasalahan ini sudah sejauh mana penanganannya di internal, dan kami juga ingin penjelasan dari mereka,โ kata Edi.
Demokrat Rampungkan Pemberkasan PAW
Sementara itu, Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi mengambil langkah melalui mekanisme organisasi dengan menyiapkan proses Pergantian Antarwaktu terhadap anggota DPRD berinisial LG.
Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ujang Sulaeman, mengungkapkan bahwa pemberkasan untuk proses PAW telah rampung pada Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari penanganan internal partai setelah informasi mengenai dugaan persoalan yang menyeret kadernya itu mencuat.
โSedari awal kami sudah menyikapinya secara serius dan kami mengumpulkan bukti-bukti pendukung terkait dengan persoalan tersebut. Dan pada hari ini pemberkasan terkait dengan proses pergantian antar waktu sudah rampung,โ kata Ujang, Rabu (11/11/2026).
Ujang menuturkan, sebelum sampai pada tahap pemberkasan PAW, partai telah mengumpulkan informasi dan bukti pendukung. Pihaknya juga telah memanggil anggota yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.
โBegitu tersiar kabar, kami kumpulkan informasi, kumpulkan bukti, hingga surat panggilan klarifikasi telah kami lakukan. Yang bersangkutan mengakui. Dan itu menjadi referensi rekomendasi Badan Kehormatan yang ada di partai kami,โ ungkapnya.
Lebih lanjut, Ujang menegaskan bahwa usulan PAW akan diproses melalui struktur organisasi Partai Demokrat. Berkas tersebut rencananya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat.
โUsulan PAW kami layangkan ke DPP melalui DPD provinsi. Insyaallah malam ini saya berangkat ke Bandung, lalu langsung ke Jakarta,โ ujarnya.