CORONGSUKABUMI.com โ Kepala desa diminta tidak menutup diri terhadap berbagai aspirasi, pertanyaan, maupun masukan yang disampaikan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan sikap kooperatif dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Bupati Sukabumi Asep Japar (Asjap) saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
โKarena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa,โ ujarnya.
Asjap juga mengingatkan agar kepala desa dapat membangun komunikasi yang baik ketika menerima berbagai pertanyaan atau aspirasi dari masyarakat. Termasuk apabila terdapat surat yang disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, maupun mahasiswa.
Ia meminta setiap pertanyaan yang masuk dapat ditanggapi dengan baik melalui komunikasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan.
โKalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,โ katanya.
Untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, Bupati juga mendorong pembentukan forum dialog kepala desa yang rencananya dibagi ke dalam enam wilayah. Forum tersebut akan menjadi ruang komunikasi bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah sendiri membahas penyelarasan sistem evaluasi kinerja desa melalui 12 program prioritas Bupati Sukabumi. Langkah ini dilakukan agar pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Selain harmonisasi kebijakan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Dalam sesi ini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, memaparkan materi mengenai keterbukaan informasi publik serta kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemerintah desa semakin memahami arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan, komunikasi, dan keterbukaan informasi publik.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan semakin responsif, transparan, dan selaras dengan 12 program prioritas daerah dalam mewujudkan Desa Mubarakah.