Corongsukabumi.com – Keluhan petani terkait minimnya pasokan air ke persawahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, mulai ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan melakukan survei kondisi saluran Daerah Irigasi (DI) Citepus.
Survei tersebut dilakukan untuk memetakan titik-titik saluran yang mengalami kebocoran, retak maupun kerusakan lainnya. Hasil pemetaan nantinya menjadi bahan penyusunan usulan rehabilitasi agar distribusi air ke area pertanian dapat kembali optimal.
Juru DI Citepus UPTD Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Saepul Rohman, mengatakan kondisi saluran saat ini memang membuat aliran air tidak maksimal, terutama menuju persawahan di bagian hilir.
“Kebocorannya banyak sehingga air tidak sampai ke lokasi yang membutuhkan, terutama persawahan,” kata Saepul.
Menurutnya, saluran DI Citepus yang berada di bawah kewenangan UPTD Dinas PU Kabupaten Sukabumi memiliki panjang sekitar 3,7 kilometer. Selain itu, terdapat sekitar satu kilometer saluran lainnya yang berada di wilayah pertanian.
Berdasarkan hasil survei sementara, sekitar 30 persen bagian saluran mengalami kerusakan. Sementara sekitar 70 persen lainnya masih dalam kondisi layak.
Temuan tersebut kemudian menjadi bahan awal bagi Dinas PU untuk menyusun usulan penanganan. Bagian saluran yang mengalami kebocoran, retak dan kerusakan akan menjadi prioritas dalam rencana rehabilitasi.
“Pertama kami survei kerusakannya. Setelah itu diusulkan untuk rehabilitasi, terutama bagian yang bocor, retak, dan rusak,” ujarnya.
Kondisi DI Citepus sebelumnya dikeluhkan para petani di Kampung Cidahon, Desa Citepus. Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mukti Tani, Dadang, menyebut distribusi air ke areal persawahan mengalami penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya.
Persoalan tersebut telah dirasakan petani selama sekitar empat bulan terakhir. Sekitar 50 hektare lahan pertanian yang berada dalam layanan irigasi tersebut terdampak berkurangnya pasokan air.
“Tahun sekarang petani benar-benar mengeluh. Dari hulu sampai hilir banyak yang tidak beres, terutama karena banyak kebocoran. Biasanya musim kemarau empat bulan pun masih bisa produksi, tetapi sekarang petani benar-benar kesulitan,” ujar Dadang.
Sebelum adanya survei dari Dinas PU, petani juga telah berupaya mengatasi sejumlah titik kebocoran secara mandiri. Terpal, plastik dan material seadanya digunakan untuk menutup bagian saluran yang mengalami kebocoran.
Bahkan, warga sempat mengumpulkan iuran secara sukarela hingga sekitar Rp6 juta untuk membantu memperbaiki saluran irigasi.
Namun, upaya tersebut belum mampu menangani seluruh kerusakan. Kondisi saluran yang bermasalah di sejumlah titik membutuhkan penanganan lebih menyeluruh agar air dapat kembali mengalir secara optimal hingga ke lahan pertanian.
Bagi Dinas PU, survei yang dilakukan saat ini menjadi tahapan awal sebelum proses rehabilitasi dapat direalisasikan. Saepul menyebut waktu pelaksanaan perbaikan belum dapat dipastikan karena usulan masih harus melalui tahapan proses lebih lanjut.
“Kami belum bisa memastikan jadwal realisasinya. Usulan penanganan sudah disampaikan dan selanjutnya menunggu proses,” ujarnya.