CORONGSUKABUMI.com โ Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Sukabumi kembali mencuat, namun realisasinya masih menghadapi hambatan besar dari kebijakan pemerintah pusat. Moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut menjadi penghalang utama, terutama karena keterbatasan anggaran negara.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal menjadi faktor mendasar yang membuat pemerintah belum membuka kembali keran pemekaran wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kamis (30/4/2026).
โSetiap pemekaran wilayah membutuhkan anggaran besar. Mulai dari pembangunan pusat pemerintahan, kantor bupati, DPRD, hingga fasilitas aparat penegak hukum seperti Polres. Semua itu harus disiapkan dari awal,โ ujar politisi yang akrab disapa Hergun.
Ia menjelaskan, pembentukan daerah baru tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga anggaran rutin untuk operasional pemerintahan. Sementara itu, kondisi keuangan negara saat ini masih dalam tahap efisiensi.
โBukan hanya Sukabumi, ada lebih dari 280 daerah di Indonesia yang mengusulkan pemekaran. Kalau satu dibuka, yang lain pasti ikut. Itu yang membuat pemerintah sangat berhati-hati,โ katanya.
Meski demikian, Hergun menilai secara konsep pemekaran wilayah di Sukabumi, baik Sukabumi Utara maupun Sukabumi Selatan, tergolong ideal. Ia pun menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tersebut, selama tetap mengikuti prosedur dan kemampuan keuangan negara.
โSecara prinsip kita setuju, itu ideal. Tapi caranya bagaimana, bentuknya seperti apa, itu harus melalui kajian yang matang. Tidak bisa dipaksakan dalam kondisi sekarang,โ tegasnya.
Legislator dari Partai Gerindra itu juga mengingatkan adanya potensi efek domino jika moratorium dibuka.
โKalau satu dibuka, yang lain akan masuk. Ini seperti membuka kotak Pandora. Jadi tidak bisa diperlakukan secara khusus,โ tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi nasional, termasuk menjaga keberlanjutan subsidi bagi masyarakat.
โKalau subsidi tidak terpenuhi, dampaknya langsung dirasakan rakyat. Itu yang jadi prioritas utama saat ini dibandingkan pemekaran,โ jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, peluang pencabutan moratorium dalam waktu dekat dinilai masih kecil. Namun, Hergun memastikan bahwa aspirasi pemekaran tetap bisa diperjuangkan melalui jalur kajian yang matang dan kesiapan daerah.
โBukan tidak mungkin, tapi harus realistis. Kita dorong terus, sambil menunggu kondisi fiskal negara benar-benar siap,โ pungkasnya.
Di sisi lain, kesiapan di tingkat daerah justru telah dinyatakan tuntas. Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat sebelumnya memastikan seluruh persyaratan administratif untuk pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara telah terpenuhi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyebut proses panjang selama puluhan tahun kini tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
โDokumen administratif KSU kini sudah bersandar di Kemendagri. Tahapan di level daerah dan provinsi sudah selesai. Jika moratorium dicabut, KSU pasti mekar,โ ungkapnya.
Ia menambahkan, pemekaran wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah sangat luas.
Namun demikian, sejalan dengan pernyataan Heri Gunawan, realisasi pembentukan DOB tersebut kini sepenuhnya bergantung pada kebijakan politik dan kondisi keuangan pemerintah pusat.
Sumber Jubirtvnews.com:ย Hergun Ungkap Alasan Moratorium Sulit Dicabut, Pemekaran Sukabumi Masih Terkendala Anggaran