CORONGSUKABUMI.com – Masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan kini memiliki saluran tambahan untuk mengakses informasi lowongan sekaligus melaporkan dugaan pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Polres Sukabumi berupaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta mendorong proses rekrutmen yang transparan.
Program Poliran Polri tersebut diluncurkan bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), Bandung. Kegiatan peluncuran itu diikuti secara daring dari Aula Mapolres Sukabumi, Rabu (11/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi turut dilibatkan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat. Perusahaan tersebut di antaranya PT Sun Suka Abadi, Gunung Salak, Dasan Pan Pacific Indonesia, Lidya Sola Gracia, Asaba Land, dan Busana Indah Global.
Tidak hanya menggandeng perusahaan, program ini juga melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja (LPK). Keterlibatan lembaga tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesiapan calon tenaga kerja sebelum memasuki dunia industri.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi mengatakan, Poliran merupakan bentuk kepedulian kepolisian dalam membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, peran kepolisian tidak sebatas menjembatani pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
“Polres tidak hanya menjadi penghubung antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga membuka ruang pengaduan,” tuturnya..
Benny menegaskan, masyarakat maupun perusahaan dapat melaporkan apabila menemukan dugaan pungli, permainan dalam proses rekrutmen, hingga intervensi yang merugikan calon tenaga kerja.
“Polres Sukabumi memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut,” ujarnya.
Selain membuka ruang pengaduan, Polres Sukabumi juga akan memperkuat komunikasi dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan agar informasi lowongan pekerjaan dapat tersebar lebih luas sehingga semakin banyak masyarakat mengetahui peluang kerja yang tersedia.
“Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan,” tambahnya..
Pemkab Sukabumi Ikut Dorong Pencegahan Pungli
Dukungan terhadap program Poliran juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menilai program tersebut dapat membantu menjawab persoalan masyarakat terkait sulitnya memperoleh pekerjaan sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran.
Andreas menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan dalam menciptakan proses penerimaan tenaga kerja yang terbuka dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Saya meminta perusahaan dan pihak terkait ikut mencegah pungli dalam proses penerimaan tenaga kerja,” ucapnya.
Ia juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dengan kepolisian.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar informasi lowongan kerja maupun berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara lebih terarah, termasuk mencegah praktik pungli yang merugikan para pencari kerja.
Pengangguran Sukabumi Ditargetkan Turun Jadi 6 Persen
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Suhendar, menyatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan program Poliran.
Ia menyebut program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran sekaligus mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.
Suhendar mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Sukabumi saat ini tercatat mengalami penurunan dari 7,2 persen menjadi 7,11 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menargetkan penurunan lebih lanjut hingga mencapai 6 persen pada 2027 mendatang.
“Program Poliran diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada 2027,” tandasnya.
Melalui program Poliran dan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Sukabumi berharap akses masyarakat terhadap kesempatan kerja semakin terbuka. Di sisi lain, pengawasan terhadap proses penerimaan tenaga kerja juga diharapkan semakin kuat sehingga pencari kerja dapat memperoleh kesempatan secara adil tanpa dibebani pungutan liar.
