CORONGSUKABUMI.com โ Persoalan data desil di Kabupaten Sukabumi mendapat perhatian DPRD setelah ditemukan adanya data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Di tengah proses pembenahan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi meminta persoalan administrasi tidak sampai menghambat masyarakat miskin memperoleh layanan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menegaskan warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan melalui BPJS PBI harus tetap mendapatkan pelayanan meskipun terdapat persoalan pada data desil.
Menurut Ferry, pembaruan dan perubahan data desil saat ini dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dampaknya bukan hanya berkaitan dengan data administrasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah.
โBahwa pendataan dan kenaikan desil yang sekarang itu sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Korban penonaktifan fasilitas kesehatan BPJS PBI, dan juga program pemerintah di bidang pendidikan, PIP, KIP, dan bantuan sosial yang lainnya yang berhubungan dengan data tersebut,โ ujar Ferry, Rabu (23/9/2026).
Persoalan tersebut sebelumnya dibahas dalam audiensi yang digelar pada Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial turut hadir untuk membahas kondisi data desil yang dipersoalkan.
Menurut Ferry, kedua instansi tersebut mengakui masih terdapat data yang perlu diperbaiki.
โYa, sudah menyampaikan, dan dari pihak BPS dan Dinsos sendiri ya mengakui bahwa data ini tidak benar dan perlu perbaikan versi mereka,โ katanya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi selanjutnya berencana kembali membahas persoalan tersebut dengan menghadirkan kepala dinas terkait serta Kepala BPS Kabupaten Sukabumi.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan data tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi berlanjut pada pembaruan dan verifikasi yang dapat mengakomodasi kondisi masyarakat sebenarnya.
Warga Miskin Tetap Harus Dilayani
Sembari proses pembenahan data berlangsung, Ferry meminta masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan tidak menjadi korban akibat persoalan administrasi.
Dalam audiensi tersebut, pihak rumah sakit dan Dinas Pendidikan turut diundang. Khusus di sektor kesehatan, Komisi IV menekankan agar masyarakat miskin yang terdampak persoalan data desil tetap memperoleh hak pelayanan.
โDan yang paling kami garis bawahi adalah yang pertama sekarang, yang menjadi korban kesalahan data tersebut, kesalahan data desil tersebut, jangan sampai masyarakat Kabupaten Sukabumi jadi korban. Jadi kami tadi mengundang juga pihak rumah sakit, pihak Dinas Pendidikan, yang memang kondisinya benar-benar membutuhkan, masyarakat miskin yang berhak membutuhkan fasilitas kesehatan, itu agar tetap utuh mendapatkan fasilitas kesehatan,โ tegasnya.
Ferry menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak warga miskin yang menjadi korban persoalan data desil. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan rumah sakit juga menyatakan kesiapan untuk tetap memberikan pelayanan sebagai langkah penyelamatan jangka pendek.
โDan rumah sakit tidak boleh menolak itu dan wajib menerima, dan tadi ada perwakilan dari pihak rumah sakit mereka juga siap menerima dalam rangka penyelamatan jangka pendek,โ ujarnya.
Menurut Ferry, pelayanan tersebut diperlukan agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetap harus memperoleh haknya meskipun status dalam data desil sedang dalam proses pembenahan.
โSolusi jangka pendeknya bagaimana yang korban kekacauan data desil ini tidakโฆ tetap mendapatkan haknya, hak kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain, dan hak sosial yang lain,โ katanya.
Data Harus Diverifikasi Ulang
Untuk jangka panjang, Ferry menilai pembaruan data harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Ia meminta proses verifikasi memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak justru masuk ke dalam desil 9 atau kategori masyarakat mampu.
โJangan sampai yang benar-benar membutuhkan dan miskin masuk ke desil 9 dalam artian masuk kategori mampu, tapi yang mampu masuk kategori desil rendah gitu,โ tuturnya.
Ferry menyebut persoalan yang saat ini teridentifikasi baru muncul dari sekitar satu kecamatan. Karena itu, ia meminta pembenahan segera dilakukan agar persoalan serupa tidak meluas ke wilayah lainnya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya konflik sosial apabila persoalan data tidak segera ditangani melalui langkah jangka pendek, menengah, dan panjang.
โSangat luar biasa, dan ini sudah kami sampaikan juga di forum rapat pimpinan dengan Pak Sekda kemarin. Kalau tidak secepatnya diperbaiki dan tidak ada penanganan penanganan jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang, ini akan jadi konflik sosial yang begitu besar,โ ungkapnya.
Menurut Ferry, masyarakat miskin merupakan kelompok yang harus mendapat perhatian dan perlindungan negara. Karena itu, kesalahan administrasi tidak boleh menyebabkan warga yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan haknya.
โKarena, ya seperti kita tahu, masyarakat miskin itu kewajiban negara harus hadir,โ katanya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan angka atau kategori dalam sistem. Ketika warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tercatat sebagai kelompok yang tidak berhak, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
โNah, di saat karena permasalahan data ini yang harusnya berhak dianggap tidak berhak, itu kan gara-gara kesalahan pelaku teknis atau dinas atau lembaga apapun itu, yang jadi korban masyarakat. Harusnya mendapatkan bantuan jadi tidak mendapatkan bantuan,โ tegas Ferry.
DPRD Siapkan Pembahasan Lanjutan
Untuk memastikan proses pembenahan berjalan, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi akan mengundang kepala dinas terkait bersama Kepala BPS Kabupaten Sukabumi. Pertemuan tersebut akan membahas langkah konkret untuk memperbaiki dan memverifikasi kembali data masyarakat.
Sementara untuk kondisi saat ini, Ferry meminta masyarakat miskin yang mengalami persoalan layanan akibat data desil tidak tinggal diam dan segera melapor apabila mengalami penolakan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
โDan kalaupun ada pihak rumah sakit yang menolak pasien masyarakat miskin yang menjadi korban kekacauan data desil ini, silakan menghubungi kami atau pejabat rumah sakitnya, karena kita sudah sampaikan itu juga ke pejabat rumah sakit atau ke Dinas Kesehatan,โ tandasnya.