CORONGSUKABUMI.com โ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (30/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut menjadi bagian awal dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 antara legislatif dan eksekutif.
Dalam penyampaian Nota Pengantar tersebut, APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,1 triliun. DPRD pun menekankan agar penyusunan anggaran tetap mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta diarahkan pada program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan rapat paripurna tersebut digelar sesuai dengan agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk menyampaikan Nota Pengantar Bupati terkait RAPBD 2027.
โSesuai dengan agenda rapat Banmus, bahwa paripurna untuk penyampaian nota pengantar Pak Bupati terkait dengan RAPBD 2027,โ kata Budi.
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut turut disampaikan gambaran mengenai besaran APBD dan PAD Kabupaten Sukabumi untuk tahun anggaran 2027.
โBahwa tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati di rapat paripurna terkait dengan RAPBD 2027 itu dari mulai APBD-nya berapa, PAD-nya berapa, disampaikan secara konkret dan disesuaikan dengan tema di RPJMD tahun 2027,โ ujarnya.
Menurut Budi, pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya perlu memastikan seluruh program yang direncanakan tetap sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
โTentunya harapan kami ke depan RAPBD yang akan kita bahas bersama-sama nanti, yang akan menjadi APBD setelah disepakati bersama, kita berharap memang yang pertama, RAPBD ini tentunya harus sesuai dengan RPJMD yang sudah kita sepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD,โ katanya.
Selain itu, DPRD mendorong agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada program yang menjadi prioritas dan memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
โKemudian yang kedua, semua anggaran itu dialokasikan terhadap program-program yang prioritas tentunya, yang memang untuk tujuannya kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan kami hanya itu,โ tutur Budi.
Ia menyebut pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD juga harus direncanakan secara matang agar dapat tercapai sesuai tahapan tahunan.
โTentu pemerintah juga bisa melihat mana yang prioritas, mana yang belum atau kurang prioritas. Semua juga butuh, tapi ada yang menjadi prioritas. Dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian tema RPJMD juga jangan dilupakan bahwa itu harus terencana dengan baik sehingga target RPJMD di tahun 2027 wajib terpenuhi,โ jelasnya.
Evaluasi dari APBD 2026
Menanggapi kemungkinan adanya efisiensi atau pemangkasan anggaran, Budi mengatakan kondisi anggaran 2027 yang diproyeksikan hampir sama dengan tahun sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan program prioritas.
โHari ini kan anggaran yang ada hari ini itu adalah hampir sama dengan tahun 2026, kan begitu. Sehingga kita punya pengalaman di 2026 ini, mana yang memang harus prioritas, mana yang kurang prioritas,โ katanya.
Budi berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat menggunakan pengalaman pelaksanaan APBD 2026 sebagai bahan dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2027.
โJadi kami berharap pemerintah daerah membaca dari pengalaman APBD 2026 ini bisa menyesuaikan di 2027. Dan saya yakin pemerintah sudah merencanakan program-program dan kegiatan yang prioritas-prioritas itu apa saja. Saya yakin pemerintahโฆ dan kita akan bahas bersama lah nanti,โ ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyampaikan bahwa proyeksi APBD 2027 berada di kisaran Rp4,1 triliun. Ia berharap target dan rencana yang telah disusun dapat terealisasi pada tahun mendatang.
โTadi sudah disampaikan hampir Rp4,1 triliun ya. Ya mudah-mudahan lah sesuai dengan target dan rencana, dan ini bisa terealisasi di 2027,โ kata Andreas.
Andreas menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
โKalau efisiensi pastinya tadi pelayanan wajib dasar itu tidak bisa kita rubah-rubah ya, harus kita penuhi. Karena ini memang anggaran sebetulnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas, terutama di Kabupaten Sukabumi,โ ujarnya.
Menurutnya, penyusunan APBD juga harus memperhatikan aspek efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dan tepat guna.
โDan juga tidak lupa, anggaran ini tidak hanya bicara efisiensi, tapi juga harus ada efektivitasnya dan juga keteransparannya. Tadi juga ditekankan bahwasanya efektif, efisien, transparan, artinya akuntabel. Nah, ini jadi anggaran tuh tepat sasaran dan tepat guna, sehingga anggaran itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi,โ jelas Andreas.
Agroindustri dan Pariwisata Didorong Dongkrak PAD
Dalam kesempatan tersebut, Andreas juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, sektor agroindustri dan pariwisata yang menjadi bagian dari tema pembangunan 2027 diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan PAD.
โNah ini, tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan tema anggaran 2027 agroindustri dan pariwisata, mudah-mudahan itu juga nanti bisa menambah PAD kita. Ya ini kita sedang pikirkan dan kita bahas bersama-sama dengan dewan,โ katanya.
Selain pengembangan sektor potensial, pemerintah daerah juga didorong melakukan ekstensifikasi sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD.
โDari sisi ekstensifikasi, ekstensifikasi kita mendorong pemerintah daerah agar PAD kita bisa bertambah,โ pungkasnya.