CORONGSUKABUMI.com โ Persoalan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat masih menjadi kebutuhan utama yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Aspirasi tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2026 Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Laporan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Rika Yulistina, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026).
Rapat paripurna dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran perangkat daerah.
Dalam laporannya, Rika menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari fungsi konstitusional anggota DPRD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Reses II Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara serentak pada 3โ5 Juni 2026 di enam daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, hingga pelaku usaha.
โMelalui kegiatan reses ini diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara wakil rakyat dengan masyarakat, sehingga program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,โ ujar Rika saat membacakan laporan fraksi.
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi, Fraksi Gabungan Golkar dan PAN mencatat bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat di hampir seluruh daerah pemilihan.
Aspirasi tersebut meliputi percepatan perbaikan jalan kabupaten dan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, peningkatan sistem drainase, penerangan jalan umum, hingga penanganan titik-titik rawan longsor dan abrasi, terutama di kawasan pesisir dan pegunungan.
Selain infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan peningkatan kualitas sektor pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, penambahan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana belajar yang lebih memadai.
Di bidang kesehatan, warga berharap adanya peningkatan pelayanan puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, penguatan layanan kesehatan keliling, serta peningkatan status fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Fraksi Golkar-PAN juga mencatat besarnya harapan masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi. Di wilayah pesisir, nelayan mengusulkan bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, serta penataan kawasan usaha. Sementara di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat mengharapkan dukungan sarana produksi, pendampingan, hingga pengolahan hasil pertanian.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mengusulkan kemudahan akses permodalan, pelatihan usaha, dan perluasan pemasaran produk lokal agar memiliki daya saing yang lebih baik. Di kawasan industri, masyarakat berharap tenaga kerja lokal mendapat prioritas melalui peningkatan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha.
Selain itu, berbagai aspirasi di bidang sosial turut menjadi perhatian, di antaranya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), ketepatan penyaluran bantuan sosial, perhatian bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, pengelolaan kebersihan lingkungan, hingga percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana.
Fraksi Gabungan Golkar dan PAN menegaskan seluruh aspirasi hasil reses akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi beserta perangkat daerah terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesimpulan laporan, fraksi menekankan tiga poin utama, yakni dominasi aspirasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi; perlunya hasil reses menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan daerah dan RAPBD tahun anggaran berikutnya; serta pentingnya memperkuat koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh perangkat daerah agar program pembangunan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menutup penyampaian laporannya, Rika Yulistina menegaskan bahwa hasil reses merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada masyarakat yang telah memberikan amanah sebagai wakil rakyat. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.