CORONGSUKABUMI.com – Pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian serius berbagai instansi lintas sektor. Melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tahun 2026, penguatan sinergi antarlembaga dilakukan guna mengantisipasi pelanggaran keimigrasian hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM).
Kegiatan yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi tersebut berlangsung di Grand Inna Samudra Beach (GISBH), Kecamatan Cikakak, Kamis (21/5/2026), dan diikuti sekitar 112 peserta dari berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan.
Hadir dalam kegiatan itu unsur TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, hingga instansi vertikal lainnya. Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi diwakili Danramil 2202/Palabuhanratu Kapten Chk Agus Hermansyah.
Selain itu, turut hadir perwakilan Polres Sukabumi, Denpom III/1-2 Sukabumi, BAIS TNI, BINDA Sukabumi, Kejari Kabupaten Sukabumi, BNNK Sukabumi, Kesbangpol, para camat, kepala KUA, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan, mengatakan pengawasan terhadap orang asing tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur terkait.
Menurutnya, keberadaan WNA di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan investasi. Namun, pengawasan tetap diperlukan guna mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran hukum lainnya.
βSinergitas lintas sektoral menjadi kekuatan utama Timpora dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah,β ungkapnya.
Dalam forum tersebut, pihak imigrasi juga memaparkan sejumlah hasil pengawasan lapangan, termasuk pengungkapan dugaan jaringan penipuan daring internasional atau love scamming yang melibatkan warga negara asing di wilayah Sukabumi.
Tak hanya itu, kawasan pertambangan dan wilayah pesisir juga menjadi perhatian khusus karena dinilai rawan terhadap aktivitas tenaga kerja asing ilegal serta penyalahgunaan dokumen izin tinggal.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta menyepakati sejumlah langkah strategis guna memperkuat pengawasan di lapangan. Beberapa di antaranya yakni peningkatan patroli gabungan terpadu, optimalisasi pertukaran informasi intelijen antarinstansi, hingga penguatan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya TPPO dan TPPM.
Rakor Timpora 2026 diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, sekaligus memastikan keberadaan warga negara asing di Kabupaten Sukabumi tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber Jubirtvnews.com:Β Timpora Perkuat Sinergitas Awasi WNA dan Cegah TPPO-TPPM di Kabupaten Sukabumi
