CORONGSUKABUMI.com – Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, mengajak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk memperkuat komunikasi serta kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan desa. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kerja Pendampingan TPP P3MD yang digelar di Aula Rumah Makan Tahu Sumedang H. Didi, Jalan Lingkar Selatan, Cisaat, Senin (6/4/2026).
Andreas menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi antara pemerintah daerah, pendamping desa, hingga masyarakat.
βMudah-mudahan para pendamping bisa semakin kolaboratif bersama kepala desa, camat, dan pemerintah kabupaten,β ujarnya.
Wabup menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif atau pentahelix menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan desa. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk pendamping desa dan pemerintah di tingkat bawah.
Selain itu, Andreas juga meminta para pendamping desa untuk berperan aktif dalam mengakselerasi program strategis Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Ia mengungkapkan bahwa desa memiliki potensi sumber daya yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk menopang keberlanjutan kedua program tersebut, terutama dalam penyediaan bahan baku dan penguatan ekonomi lokal.
βProgram ini benar-benar menghidupkan wilayah. Karena itu desa harus menyiapkan sumber penghasilan yang bisa menyuplai MBG maupun KMP,β tegasnya.
Andreas juga menyoroti luasnya wilayah serta potensi pertanian di Kabupaten Sukabumi yang dinilai menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
βAyo kita bersama-sama membina desa masing-masing. Harapan saya, selain meningkatkan kualitas SDM, ekonomi di setiap wilayah juga ikut tumbuh,β pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Sukabumi, Asep Saepul Bahri, menyebutkan bahwa jumlah TPP di wilayahnya saat ini mencapai 107 orang, terdiri dari 4 tenaga tingkat kabupaten, 40 pendamping desa, dan 61 pendamping lokal desa.
Asep juga mengungkapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan membuka rekrutmen untuk mengisi sejumlah formasi kosong, yakni sekitar 50 posisi Pendamping Lokal Desa (PLD), 30 pendamping desa tingkat kecamatan, serta 2 tenaga kabupaten.
Asep menjelaskan bahwa pendamping desa memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan tata kelola keuangan desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kerja pendamping dengan instansi terkait agar program pemerintah pusat dapat berjalan optimal di tingkat desa.
