CORONG SUKABUMI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mendapat sorotan tajam dalam rapat Komisi IX DPR RI yang digelar di Senayan pada Selasa, 1 Juli 2025. Pertanyaan muncul terkait kesiapan pelaksanaan program tersebut di wilayah kepulauan yang memiliki akses transportasi terbatas.
Program MBG yang mulai dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Dadan Hindayana. Dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, implementasi di daerah terpencil seperti Sitaro, Sangihe, dan Talaud menjadi perhatian khusus anggota dewan.
Felly Estelita Runtuwene, pimpinan sidang Komisi IX, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan MBG di pulau-pulau yang akses logistiknya hanya dapat dijangkau lewat jalur laut. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengecekannya, belum tersedia dapur penyedia makanan di sejumlah pulau.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk melayani seluruh penerima manfaat, tanpa memandang jumlah populasi di daerah tersebut.
“Berapapun jumlah penerima manfaat, akan ada satu SPPG yang melayani, didukung oleh lebih dari 30 ribu SDM yang sedang dalam proses penempatan,” ujar Dadan. Ia menyebut, proses pemetaan daerah-daerah terpencil akan berlangsung hingga 10 Juli 2025.
Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa pelayanan program di wilayah khusus akan ditangani langsung oleh BGN menggunakan dana APBN, tanpa keterlibatan mitra swasta.
“Untuk daerah-daerah terpencil, tidak diserahkan ke mitra karena biaya tinggi dan pengembalian investasinya terlalu lama,” tandasnya.
Program MBG terus diupayakan berjalan merata, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau, seiring dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.***
