CORONG SUKABUMI – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan dana sebesar Rp2 triliun yang saat ini masih diblokir.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah program strategis nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Permintaan tersebut disampaikan Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 4 Juni 2025. Ia menyebutkan bahwa proses pembukaan blokir dana telah dimulai oleh Kemenkeu yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“(Anggaran KKP diblokir) sedang dalam proses pembukaan untuk pembangunan Kampung Nelayan. (Nilainya) Rp2 triliun,” ujar Trenggono.
Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya berada di NTT, Batam, Sulawesi Selatan, dan Lampung.
Program ini, menurut Trenggono, merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi salah satu prioritas untuk mendorong produktivitas sektor kelautan serta meningkatkan taraf hidup nelayan lokal.
Pada tahap awal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 kampung dari total 1.100 kampung yang direncanakan hingga rampung.
Adapun kriteria lokasi pembangunan mencakup wilayah dengan lebih dari 80 persen penduduk berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan, tersedianya lahan lebih dari satu hektare yang statusnya jelas, serta potensi perikanan dan wisata bahari yang dapat dikembangkan.
Setiap kampung nantinya juga akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan produksi, budidaya, dan pengelolaan hasil laut secara berkelanjutan.***
