JUBIRTVNEWS.COM — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong agar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak sekadar menjadi penyesuaian teknis, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mengatasi persoalan kemiskinan, krisis pangan, dan risiko bencana yang membayangi masyarakat Sukabumi.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Junajah Jajah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa 5 Agustus 2025.
Desak APBD Responsif terhadap Krisis dan Kebutuhan Dasar
Fraksi PDIP menilai bahwa perubahan APBD 2025 harus menjadi bentuk adaptasi konkret terhadap tekanan ekonomi nasional dan global yang berdampak langsung ke masyarakat bawah.
“Harga kebutuhan pokok naik, pendidikan makin mahal, pengangguran bertambah. APBD harus menjawab kondisi riil ini,” tegas Junajah Jajah.
Soroti Kenaikan PAD dan Belanja Daerah
Fraksi PDIP mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,64% menjadi Rp872,99 miliar. Namun, mereka meminta penjelasan mengenai dasar realistis dari kenaikan tersebut.
Sementara itu, belanja daerah juga meningkat sebesar Rp147 miliar menjadi Rp4,67 triliun. Kenaikan ini dinilai belum dijelaskan secara transparan, terutama dalam konteks pengendalian defisit dan efisiensi anggaran.
Rasio Belanja dan Penurunan Dana Darurat Dipertanyakan
PDIP juga menyoroti ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal, serta mempertanyakan penurunan drastis anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp50 miliar menjadi Rp29 miliar.
“Padahal kita akan segera menghadapi musim hujan. Dana darurat seharusnya ditingkatkan, bukan dikurangi,” ujar Fraksi PDIP.
Penanggulangan Kemiskinan Tak Cukup dengan Bantuan Tunai
Fraksi PDIP mengkritisi pendekatan Pemkab Sukabumi yang cenderung menjadikan penanggulangan kemiskinan hanya sebagai program bantuan sosial. Mereka menilai pendekatan teknokratis tanpa partisipasi masyarakat hanya akan memperparah ketimpangan.
Tanyakan Persiapan Bencana hingga Kualitas Pembangunan
Menjelang musim penghujan, Fraksi PDIP mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah. Mereka juga meminta strategi konkret agar proyek-proyek pembangunan tidak kembali terlambat realisasinya seperti tahun-tahun sebelumnya.
Harap Pemanfaatan Anggaran Lebih Efektif dan Pro Masyarakat
Fraksi PDIP meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, serta mempertanyakan apakah perubahan APBD ini akan berdampak signifikan terhadap capaian target pembangunan jangka menengah daerah.
Penutup: APBD Harus Pro-Rakyat, Bukan Sekadar Anggaran Pegawai
Fraksi PDIP menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa APBD harus diarahkan untuk program yang menyentuh langsung rakyat, bukan didominasi oleh belanja pegawai.
“Kami ingin APBD ini menghidupkan rakyat kecil, bukan sekadar menghidupi birokrasi,” tegas Junajah Jajah dalam rapat paripurna.