CORONGSUKABUMI.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (5/8/2025).
Pandangan disampaikan langsung oleh Nandar, yang menekankan bahwa perubahan ini merupakan langkah adaptif dalam menjawab dinamika fiskal dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami memandang bahwa perubahan APBD ini adalah bentuk penyesuaian yang tepat dalam merespons kondisi riil di lapangan,” ujar Nandar.
Penyesuaian Anggaran: Realistis dan Responsif
Fraksi PKB menilai bahwa adanya perbedaan antara asumsi awal KUA-PPAS dan realisasi anggaran semester I merupakan hal wajar. Oleh karena itu, perubahan APBD dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Kenaikan PAD Diapresiasi, Tapi Harus Efisien
Fraksi PKB menyambut baik kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,64% serta peningkatan pada pos belanja operasional dan modal. Namun, PKB menegaskan pentingnya efisiensi dan dampak langsung dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
“Setiap rupiah dalam anggaran harus punya nilai manfaat. Bukan hanya habis dibelanjakan, tapi juga dirasakan oleh rakyat,” tegas Nandar.
Usulan Strategis PKB: Infrastruktur, Wisata, dan Irigasi
Sebagai representasi aspirasi masyarakat, Fraksi PKB menyampaikan tiga usulan prioritas yang dinilai strategis dan berdampak langsung:
- Pembangunan Dermaga Ujunggenteng – Ciracap
Untuk mendukung aktivitas nelayan dan pengembangan wisata bahari. - Penataan Objek Wisata Ciracap dan Surade
Didorong pengadaan fasilitas umum seperti toilet, penerangan, parkir, akses jalan, dan papan informasi. - Pengadaan Sumur Bor Pertanian
Menyikapi ancaman kekeringan musiman, sumur bor dinilai penting untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan.
Pembiayaan Harus Mengarah ke Sektor Produktif
Fraksi PKB turut mencermati pergeseran posisi anggaran dari defisit ke surplus. Meskipun dianggap positif, PKB meminta agar pembiayaan diarahkan secara tepat guna.
“Jangan hanya terjebak pada kegiatan administratif. Pembiayaan daerah harus menyasar sektor produktif dan layanan dasar masyarakat,” ujar Nandar.
Penutup: APBD untuk Rakyat, Bukan Sekadar Formalitas
Menutup pandangannya, Fraksi PKB menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara terbuka, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus hadir sebagai jembatan rakyat dan mitra kritis pemerintah. APBD harus kembali pada tujuannya: untuk rakyat, bukan untuk seremonial,” pungkas Nandar.
