CORONG SUKABUMI – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, merespons cepat atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat kementeriannya di Sumatera Utara.
Dalam pernyataannya, Dody menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan terhadap jajarannya.
“Menanggapi OTT KPK ini, mungkin mulai minggu depan, atas restu Bapak Presiden RI, kami akan mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU, mulai dari eselon 1 hingga PPK,” kata Menteri Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (29/6/2025).
Dody menekankan pentingnya tindakan preventif untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang. Ia juga mengingatkan para pejabat agar selalu menjunjung nilai integritas dan keimanan dalam menjalankan tugas.
“Saya sudah mengingatkan beberapa kali, tolong selalu hadirkan Tuhan di hati semua penyelenggara negara,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara. OTT dilakukan pada Kamis (26/6/2025), dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp231,8 miliar.
Kelima tersangka terdiri dari pejabat pemerintah dan pihak swasta, yakni:
1. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut
2. Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut
3. Anggota Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut
4. Direktur Utama PT DNG
5. Direktur PT RN
Evaluasi internal ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan sistem di tubuh kementerian, terutama dalam pelaksanaan proyek infrastruktur strategis nasional.***
