JUBIRTVNEWS.COM – Jawa Barat bersiap melangkah ke era baru dalam demokrasi desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) kini bakal digelar secara elektronik atau e-voting, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Dedi Mulyadi (KDM).
Surat yang ditujukan kepada para Bupati dan khusus Kota Banjar tersebut bernomor 143/PMD.01/DPM-Desa tentang Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Elektronik/Digital.
“SE ini memuat bagaimana persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pilkades digital. Semua harus disiapkan secara benar dan tepat, karena ini relatif baru di Jawa Barat bahkan di Indonesia,” ujar KDM dikutip dari rilis Humas Jabar yang terbit Senin (22/9/2025).
Dalam SE tersebut, diatur sejumlah tahapan penting mulai dari administrasi dan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilihan, hingga pelatihan dan simulasi teknis. KDM menegaskan agar pilkades elektronik berjalan sukses, selain infrastruktur internet yang merata di desa, juga dibutuhkan peningkatan literasi digital masyarakat.
“Maka sangat penting meningkatkan pemahaman literasi digital masyarakat di dalam tahapan pra-pilkades,” tegasnya.
KDM juga menyinggung masa jabatan kepala desa di Jabar yang akan berakhir pada 2026. Selain itu, apabila dalam sebuah desa hanya ada satu pasangan calon, maka pelaksanaannya harus menunggu aturan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri.
SE ini turut disampaikan kepada sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kemendagri, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, DPRD Jabar, hingga DPRD kabupaten dan Khusus Kota Banjar.
Kesiapan Kabupaten Sukabumi
Menanggapi kebijakan ini, Kabupaten Sukabumi menyatakan siap mendukung. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi, Mubtadi Latip, memastikan pihaknya siap dari sisi infrastruktur digital.
“Diskominfo Kabupaten Sukabumi siap mendukung fasilitas, terutama pada infrastruktur digital yang dibutuhkan. Untuk teknis pelaksanaan, kemungkinan besar akan ditangani DPMD. Diskominfo harus siap mendukung demi kelancaran kebijakan tersebut,” kata Mubtadi dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan, hampir seluruh kantor desa di Kabupaten Sukabumi sudah terhubung jaringan internet, namun kualitas jaringan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di daerah dengan akses terbatas.
“Kalau di titik kantor desa semua sudah terlayani internet, tinggal peningkatan kualitas layanan. Minimal kecepatan harus 10 Mbps agar aplikasi (e-voting) bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Mubtadi menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memperkuat jaringan di wilayah desa yang lemah sinyal.
“Mengingat sebaran dan luas wilayah Sukabumi, memang perlu waktu agar semua desa mendapatkan akses internet memadai. Tapi kami terus berupaya,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah strategi juga disiapkan, seperti koordinasi dengan DPMD, penguatan infrastruktur internet, serta keamanan siber dengan jaringan tertutup dan pelatihan SDM operator aplikasi.
“Sekali lagi, Diskominfosan akan memberikan support terhadap program tersebut sesuai juklak dan juknis yang nanti akan keluar,” tambahnya.
Pilkades di Sukabumi Baru Digelar 2027
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi, menyampaikan bahwa Pilkades Serentak Siklus III Gelombang I di Kabupaten Sukabumi baru akan berlangsung pada tahun 2027, sehingga pelaksanaannya masih memungkinkan secara hibrid.
“Jadi dipilah mana desa yang sudah memenuhi syarat untuk e-voting, dan mana yang belum sehingga tetap memakai cara konvensional atau langsung. Hal ini butuh pendataan dan penelaahan yang cermat,” kata Gun Gun.
Menurutnya, perencanaan pilkades digital harus disiapkan menyeluruh, mulai dari regulasi hingga teknis di lapangan. Tantangan terbesar, kata dia, bukan hanya soal aturan dan SDM, tetapi juga infrastruktur internet, sarana prasarana penunjang, serta kesiapan anggaran.
“Yang terpenting dalam Pilkades digital nanti adalah bagaimana memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru. Selain itu, komunikasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci, disamping tentunya dukungan pendanaan yang memadai,” pungkasnya.