JUBIRTVNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (29/9/2025). Rakor ini digelar menyusul mencuatnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah yang menjadi perhatian publik.
Rapat dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, dan dihadiri Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, Kapolres Sukabumi AKBP Samian, unsur Forkopimda, Forkopimcam, para kepala sekolah, serta perwakilan yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sukabumi.
Wabup: Jangan Ada yang Bermain-main!
Dalam arahannya, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menegaskan pentingnya pelaksanaan program MBG secara serius dan sesuai prosedur. Ia menekankan bahwa program ini merupakan prioritas nasional dari Presiden, sehingga seluruh pihak wajib menjaga integritas pelaksanaannya.
“Kita harus bersyukur dengan program ini. Karena itu, harus dimanfaatkan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang bermain-main. Jika ada kepala sekolah yang menyimpang, akan ditindak tegas,” tegas Andreas.
Ia menjelaskan, MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta mengawal penuh agar tidak terulang insiden seperti kasus keracunan makanan.
“Ke depan berharap tidak ada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prosedur,” tambahnya.
Kodim 0266: Jangan Sampai Ada Kelalaian!
Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, juga menekankan bahwa program MBG merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah ataupun aparat keamanan.
“Kami dari TNI melakukan monitoring, tapi tanggung jawab utama ada pada pengelola. Ini menyangkut nyawa anak-anak, jangan sampai ada kelalaian,” ujarnya mengingatkan.
Polres: Bisa Berujung Pidana!
Sementara itu, Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, menegaskan tidak boleh ada pihak yang mencoba memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi. Ia menekankan, pihak kepolisian siap menindak tegas bila ada pelanggaran, termasuk pengelolaan dapur yang tidak sesuai standar.
“Jangan coba-coba bermain di program ini. Bila ditemukan pelanggaran atau dapur tidak sesuai standar akan kami tindak tegas, bahkan bisa berujung pidana,” kata Kapolres.
Samian menambahkan, pengawasan harus dilakukan secara kolaboratif agar program benar-benar tepat sasaran dan mampu memberi manfaat bagi pertumbuhan anak-anak.