Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Rakor KPK Bahas Sinergi Pemberantasan Korupsi Daerah

Ketua DPRD Sukabumi dukung penguatan sinergi antikorupsi dalam Rakor KPK di Jakarta

CORONG SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Kamis (10/07/2025) di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Sukabumi, Sekretaris Daerah, serta para kepala daerah, Ketua DPRD, Sekda, dan Inspektur dari wilayah kerja Wilayah II KPK yang meliputi DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Acara dimulai pukul 08.00 WIB dengan sambutan dari Pimpinan KPK dan keynote speech oleh Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi secara simbolis oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi sebagai representasi daerah.

Baca Juga :  Paripurna DPRD Sukabumi: Fraksi-Fraksi Bongkar Sorotan Terhadap Raperda Perubahan APBD

Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama pasca pelantikan kepala daerah baru di berbagai wilayah.

Terdapat dua sesi diskusi menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga strategis, termasuk Bappenas, Kemendagri, KemenPAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Pembahasan mencakup strategi pemberantasan korupsi, pengelolaan belanja daerah yang efektif, peningkatan layanan publik, hingga penguatan indeks integritas nasional.

Baca Juga :  DPRD Sukabumi Apresiasi Pembentukan 386 Koperasi Merah Putih, Dorong Ekonomi Desa Lewat Koperasi

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan komitmennya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.

“Komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat di tingkat legislatif dan eksekutif daerah. Kami siap bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Budi Azhar Mutawali.

KPK menegaskan bahwa kegiatan koordinasi seperti ini akan terus digelar sebagai bentuk nyata penguatan fungsi supervisi dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Rapat koordinasi ditutup pukul 16.00 WIB dan diharapkan membawa dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh wilayah kerja Direktorat Korsup Wilayah II.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!