CORONGSUKABUMI.com – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi perhatian publik. Meski Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani justru mengaku belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri yang disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Muzani tersebut disampaikan saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi telah membenarkan kabar bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, ia tidak memberikan penjelasan panjang ketika dikonfirmasi wartawan mengenai informasi penyerahan surat tersebut.
“Betul,” kata Budi Arie, sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Informasi mengenai rencana pengunduran diri Gibran sebenarnya telah mencuat sehari sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginannya untuk mundur saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung di tengah berbagai dinamika politik yang menyeret nama Gibran, terutama berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan serta munculnya desakan dari sejumlah anggota DPR RI.
Di Tengah Desakan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Kabar pengunduran diri Gibran juga muncul bersamaan dengan perkembangan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan penggunaan hak tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Usulan HMP itu dijadwalkan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Situasi tersebut membuat kabar pengunduran diri Gibran semakin menjadi perhatian. Terlebih, informasi mengenai penyerahan surat kepada Presiden Prabowo telah dibenarkan oleh Budi Arie, sementara Ketua MPR mengaku belum mengetahui adanya surat resmi.
