CORONGSUKABUMI.com – Upah minimum buruh di Jawa Barat berpeluang menembus angka Rp3 juta per bulan pada 2027. Angka tersebut muncul setelah unsur pemerintah dan serikat pekerja menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika ditetapkan, UMP Jabar yang sebelumnya Rp2.317.601 akan bertambah Rp682.399 menjadi Rp3.000.000 per bulan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026). Usulan Rp3 juta itu merupakan hasil perhitungan menggunakan pendekatan 70,62 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, membenarkan adanya kesepakatan tersebut. Menurutnya, unsur pemerintah dan serikat pekerja telah memiliki pandangan yang sama terkait penggunaan persentase KHL sebagai dasar penghitungan.
βSecara prinsip, di pleno Dewan Pengupahan Provinsi kemarin, unsur pemerintah sama unsur serikat sudah satu suara menggunakan 70 persen lebih KHL. Jadi, dibulatkan, UMP Jawa Barat itu Rp3 juta,β kata Dadan, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, angka tersebut belum sepenuhnya mendapat persetujuan seluruh unsur Dewan Pengupahan. Kalangan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan usulan berbeda, yakni Rp2.485.256.
Angka yang diajukan Apindo tersebut setara kenaikan sekitar 7,23 persen dibandingkan UMP Jabar 2026.
Perbedaan usulan itu terjadi karena adanya perbedaan dasar perhitungan. Unsur pemerintah dan serikat pekerja menggunakan pendekatan KHL, sementara Apindo mengacu pada formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan hasil pembahasan telah dituangkan dalam berita acara Dewan Pengupahan. Pihak serikat pekerja berharap Gubernur Jawa Barat menggunakan angka Rp3 juta sebagai dasar penetapan UMP 2027.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut proses penetapan UMP tahun depan hampir selesai. Pemerintah provinsi kini tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan keputusan resminya.
βSudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah,β ujar Dedi di Bandung, Kamis (19/11/2026).
Hingga Sabtu (21/11/2026) pagi, usulan UMP sebesar Rp3 juta masih menunggu penetapan resmi gubernur. Dengan demikian, nominal tersebut belum dapat dipastikan menjadi upah minimum yang berlaku bagi pekerja di Jawa Barat pada 2027.
Setelah penetapan UMP tingkat provinsi, pembahasan akan berlanjut pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Besaran UMK nantinya menjadi perhatian pekerja di masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
Pasalnya, nominal upah minimum kabupaten/kota dapat berbeda dari UMP provinsi sesuai hasil penetapan masing-masing daerah.
Kepastian besaran upah minimum yang berlaku pada 2027 pun masih harus menunggu keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

















