Site icon Corong Sukabumi

Kepala BGN Sebut Prabowo Gelisah, Banyak Anak Belum Dapat Makan Bergizi Gratis

Keterangan Pers Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025) | Tangkapan layar Youtube @SekretariatPresiden

jubirtvnews.com โ€“ Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Presiden Prabowo Subianto gelisah karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebut presiden Prabowo menargetkan 82,9 juta penerima manfaat mendapat MBG hingga akhir 2025.

โ€œKenapa pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan (Makan Bergizi Gratis), itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga diakhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat,โ€ ujar Dadan dikutip dari unggahan Kanal YouTube Sekretariat Presiden @SekretariatPresiden, Minggu (19/1/2025).

Dadan menuturkan banyak laporan dari anak-anak yang mengadu kepada orang tuannya bahwa belum mendapatkan makan bergizi.

โ€œBanyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan โ€˜Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo sementara teman-teman saya sudahโ€™, Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau. Oleh karena itu, pihaknya dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan,โ€ ungkapnya.

Menurut Dadan, saat ini presiden sedang memikirkan penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu.

Dari hitungan BGN, setidaknya butuh Rp100 triliun agar 82,9 juta penerima manfaat menerima makan bergizi gratis.

โ€œKalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu,โ€ kata Dadan.

Dadan menerangkan untuk anggaran program MBG saat ini sudah menyentuh angka Rp71 triliun.

Anggaran tersebut tambah dia hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 juta-17,5 juta penerima manfaat.

โ€œUntuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun, itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat,โ€ pungkas Dadan.

Exit mobile version