CORONGSUKABUMI.com – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus mengungkapkan bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud pengunduran dirinya dan meminta agar MPR segera memproses surat yang telah diserahkan.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan MPR adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Muzani kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan, dengan adanya pengajuan pengunduran diri tersebut, jabatan Wakil Presiden dinyatakan mengalami kekosongan. MPR selanjutnya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” jelas Muzani.
Isi Surat Pengunduran Diri Gibran
Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga membacakan isi surat pengunduran diri Gibran di hadapan awak media.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya bacakan ya isinya, dalam bentuk tulisan,” ucap Muzani sebelum membacakan surat tersebut.
Berikut isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka:
“Dengan hormat,
Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Setelah membacakan surat tersebut, Muzani mengungkapkan bahwa tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai alasan maupun latar belakang spesifik keputusan Gibran untuk mengundurkan diri.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di sini,” ungkap Muzani.
MPR Siapkan Rapat Gabungan dan Empat Agenda
Untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR telah menyiapkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas empat agenda penting berkaitan dengan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pertama, menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna MPR. Kedua, menyepakati surat permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi dokumen persyaratan calon Wakil Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc untuk menyusun draf Ketetapan MPR sebagai bagian dari proses kelembagaan.
Muzani mengatakan, rapat gabungan tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan langkah lanjutan setelah surat pengunduran diri Gibran diterima pimpinan MPR.
“Pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR pukul 14.00 WIB besok siang. Rapat gabungan akan membahas empat hal,” kata Muzani.
Ia menegaskan, hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan menjadi dasar bagi MPR untuk menentukan tahapan selanjutnya dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB,” pungkasnya.
Dengan pengajuan pengunduran diri tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden kini memasuki tahapan kelembagaan di MPR. Sesuai ketentuan konstitusi, Presiden akan diminta mengajukan dua calon untuk selanjutnya dipilih oleh MPR dalam batas waktu yang ditentukan.
