CORONGSUKABUMI.com โ Tidak semua pekerja berhak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan, mulai dari status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga batas penghasilan yang harus dipenuhi calon penerima.
Dalam ketentuannya, pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan berpeluang memperoleh bantuan tersebut. BSU diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp900 ribu dan dibayarkan sekaligus.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, bantuan ini ditujukan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai penerima.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian subsidi gaji/upah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa BSU merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga kondisi ekonomi dan daya beli pekerja.
โKami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,โ ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Senin (9/11/2026).
Syarat dan Kriteria Penerima BSU 2026
Mengacu pada ketentuan Kemnaker, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar berpeluang menerima BSU 2026.
Pertama, calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kedua, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Ketiga, pekerja memiliki penghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, ketentuan batas upah tersebut disesuaikan untuk daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta.
Untuk daerah dengan UMK melebihi Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan serupa.
Adapun upah yang menjadi dasar perhitungan merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
ASN, TNI, dan Polri Tidak Termasuk Penerima
Selain menetapkan persyaratan bagi calon penerima, Kemnaker juga mengatur kelompok pekerja yang tidak berhak memperoleh BSU 2026.
Kelompok tersebut meliputi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, serta anggota Polri aktif.
Di sisi lain, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk menerima bantuan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pekerja perlu memastikan kesesuaian data kependudukan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta upah yang dilaporkan pemberi kerja agar memenuhi kriteria penerima BSU 2026.
Sumber Jubirtvnews.com:ย BSU 2026, Ini Syarat dan Kriteria Penerimanya