JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026), setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pembatalan tersebut menjadi perhatian karena rapat paripurna DPR sebelumnya diagendakan untuk mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden dan berpotensi menjadi bagian dari proses politik pemakzulan.
Keputusan pembatalan rapat diambil berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan keputusan tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima sejumlah media.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,”
Sebelum pembatalan rapat paripurna DPR diumumkan, Gibran terlebih dahulu mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menemui pimpinan MPR RI.
Berdasarkan laporan Tirto, Gibran tiba di Lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB. Ia mengenakan jas hitam dan dasi merah.
Gibran datang tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Ia hanya menunjukkan gestur menyapa wartawan sebelum langsung menuju ruang rapat pimpinan MPR.
Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Gibran kemudian meninggalkan gedung parlemen setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut dalam konferensi pers seusai pertemuan.
“Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya secara kelembagaan.
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Gibran tidak menjelaskan secara langsung alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.
Pembatalan rapat paripurna terjadi di tengah proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP pada Rabu (11/11/2026).
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyatakan bahwa usulan para anggota dewan akan diproses melalui pimpinan DPR dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Delapan fraksi yang anggotanya ikut mengajukan HMP terdiri atas:
* PDI Perjuangan: 14 anggota.
* Golkar: 11 anggota.
* Gerindra: 11 anggota.
* NasDem: 19 anggota.
* PKB: 18 anggota.
* PKS: 28 anggota.
* PAN: 1 anggota.
* Demokrat: 18 anggota.
Total 120 anggota tersebut melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres
Sementara itu, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran.
Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD guna menentukan jadwal serta mekanisme persidangan.
Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses pemilihan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Presiden Prabowo juga nantinya diminta mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR sesuai mekanisme konstitusi.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” jelas Muzani.
Hingga laporan tersebut diterbitkan, MPR masih harus menindaklanjuti surat pengunduran diri melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.
