JUBIRTVNEWS.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025, namun dengan sejumlah catatan tajam dan saran yang solutif.
Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Erpa Aris Purnama, dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa, 5 Agustus 2025, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar perubahan anggaran ini tidak menjadi agenda rutinitas belaka, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat.
PKS Ungkap Angka APBD Tak Bergerak Sejak Pembahasan Awal
Fraksi PKS membuka pandangan umum dengan menyoroti minimnya perbedaan antara angka dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS dengan angka yang tercantum dalam Raperda Perubahan APBD. Mereka menyebut angka pendapatan dan belanja daerah sama persis, bahkan setelah melalui serangkaian rapat pembahasan antara DPRD dan TAPD.
“Ini menunjukkan bahwa saran dan pendapat dari DPRD yang disampaikan dalam forum resmi belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Mohon penjelasan Saudara Bupati!” tegas Erpa Aris Purnama.
Sorotan Tajam: Potensi PAD Sukabumi Besar, Tapi Belum Tergarap Maksimal
Isu terbesar yang diangkat Fraksi PKS adalah lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam poin kedua, mereka mengupas satu per satu sektor yang memiliki potensi luar biasa namun tidak tergali secara maksimal oleh Pemkab Sukabumi.
Sektor pariwisata hanya ditargetkan Rp1,57 miliar, padahal Sukabumi memiliki destinasi wisata yang jauh lebih melimpah dibanding desa-desa yang hanya kelola satu objek wisata, seperti:
- Desa Pujon (Malang): PADes Rp1,9 miliar/tahun
- Desa Sembada (Lombok): PADes Rp2,5 miliar/tahun
- Desa Pongok (Klaten): PADes Rp14 miliar/tahun
“Berapa sesungguhnya potensi realistis dari sektor pariwisata di Sukabumi yang bisa dirasionalisasi?” tanya Erpa.
Sektor perdagangan dan industri juga disorot. Dengan pengelolaan 12 pasar, target PAD hanya Rp2,64 miliar, dinilai sangat minim jika dibandingkan:
Desa Wangi Sagara (Bandung) yang hasilkan Rp700 juta dari hanya satu pasar kecil.
Demikian pula sektor pertanian, yang ditargetkan hanya Rp55 juta, dinilai tidak masuk akal mengingat Sukabumi punya lahan pertanian dan perkebunan sangat luas. Mereka bandingkan dengan:
Desa Ngraji (Jateng): PADes Rp1,6 miliar dari pengelolaan lahan
Desa Muara (Kalbar): PADes Rp3 miliar dari kapling kebun sawit
PKS Ingatkan Perubahan APBD Bukan Sekadar Geser Angka
Fraksi PKS mengingatkan bahwa perubahan APBD bukan sekadar soal penyesuaian angka, melainkan harus jadi refleksi adaptasi dan tanggapan nyata atas tantangan pembangunan, baik dari sisi fiskal maupun kebutuhan masyarakat. Setiap alokasi anggaran harus benar-benar menyasar dampak nyata dan menjawab masalah prioritas.
Sorotan Sektor Lain: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan UMKM
PKS memberikan catatan di berbagai sektor pelayanan dasar:
Pendidikan: Dorong peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana, dan pelibatan masyarakat.
Kesehatan: Minta jaminan akses layanan merata, baik di RS maupun Puskesmas.
Rutilahu: Minta penambahan anggaran dan penerima manfaat secara adil.
UMKM: Dorong agar lebih banyak anggaran diarahkan ke pelatihan, permodalan, dan akses pasar lokal.
Ingatkan Penanganan Bencana: Korban Banjir Belum Tuntas
PKS mengingatkan Pemda bahwa korban banjir bandang Maret lalu, khususnya di Kp. Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, masih belum tersentuh bantuan hingga saat ini. Mereka minta normalisasi sungai rawan banjir segera dilakukan.
Desak Perhatian pada Guru Keagamaan
PKS menilai ada ketidakselarasan antara keputusan anggaran dan realisasi di lapangan, terutama bagi guru-guru madrasah dan LPQ. Mereka menolak pemotongan sepihak dan menuntut komitmen anggaran ditepati.
Dorong Efisiensi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan Fiskal
Fraksi PKS berharap prinsip efisiensi, rasionalitas, dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam seluruh proses perubahan APBD. Termasuk optimalisasi penyertaan modal ke BUMD dan pengawasan ketat penggunaannya.
Tantangan dan Peluang
PKS menyimpulkan pandangan umum dengan menggambarkan tantangan dan peluang Sukabumi:
Tantangan:
Ketergantungan pada transfer pusat, Fluktuasi ekonomi, Sampah, lingkungan, dan deforestasi, hingga Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan
Peluang:
Pertumbuhan investasi, Digitalisasi layanan publik, Partisipasi aktif masyarakat
“Fraksi PKS akan terus menjadi mitra yang konstruktif. Dukungan terhadap Perubahan APBD 2025 ini disertai dengan pengawalan ketat agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Sukabumi,” tutup Erpa Aris Purnama, anggota Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Selasa 5 Agustus 2025.