Fraksi Golkar Dorong Optimalisasi PAD dan Belanja Berkualitas dalam Perubahan APBD Sukabumi 2025

Dominasi Dana Transfer Jadi Pekerjaan Rumah

Fraksi Golkar juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi, yakni sebesar 81,02%. Sementara kontribusi PAD hanya 18,72%, dan pendapatan lainnya 0,26%.

Situasi ini, menurut Fraksi Golkar, menjadi tantangan nyata bagi kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.

“Pemerintah daerah perlu mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui inovasi, kolaborasi dengan investor, penguatan sektor pariwisata, dan pemanfaatan teknologi informasi,” jelasnya.

Belanja Operasional Masih Mendominasi

Pada sisi belanja, Fraksi Golkar mencatat bahwa total belanja daerah naik dari Rp4,5 triliun menjadi Rp4,7 triliun (naik 3,25% atau Rp147 miliar). Dari angka tersebut, 75,40% dialokasikan untuk belanja operasional.

Sementara belanja modal hanya sekitar 8,40%, belanja tak terduga 0,64%, dan belanja transfer 15,57%.

“Porsinya masih timpang. Ke depan, proporsi belanja modal perlu ditingkatkan,” kata Rahma.

“Belanja operasional yang besar harus dibarengi dengan kinerja ASN yang profesional dan pelayanan publik yang semakin baik.”

Waktu Pendek, Belanja Modal Harus Terukur

Penambahan belanja modal dalam perubahan APBD sebesar Rp17,6 miliar menjadi perhatian tersendiri. Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya manajemen waktu dan pelaksanaan yang tepat, mengingat hanya tersisa tiga bulan setelah APBD-P ditetapkan.

“Pelaksanaan kegiatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan harus memperhatikan waktu perencanaan agar tidak menumpuk di akhir tahun atau terlempar ke tahun berikutnya,” ujar Rahma.

“Perlu juga dievaluasi sejauh mana realisasi belanja modal sampai Agustus ini.”