JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan pandangan umumnya atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (5/8/2025).
Pandangan ini disampaikan langsung oleh Rahma Sakura, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, dengan penekanan pada penguatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta kesinambungan arah kebijakan daerah.
Dalam pembukaannya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran Pemkab Sukabumi atas penyampaian dokumen Raperda Perubahan APBD. Proses ini dipandang sebagai wujud ketaatan pemerintah daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan, yang menyusul setelah ditetapkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta perubahan RPKD, KUA, dan PPAS Tahun 2025.
“Fraksi kami sangat berharap penetapan Perubahan APBD ini dapat tepat waktu, sehingga program dan kegiatan yang diamanahkan bisa dilaksanakan optimal dalam sisa waktu tiga bulan tahun anggaran ini,” ucap Rahma Sakura.
Pendapatan Naik, Tapi Harus Realistis
Fraksi Golkar mencatat bahwa pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 mengalami peningkatan dari Rp4,5 triliun menjadi Rp4,6 triliun atau naik 2,49% (Rp133,2 miliar lebih). Namun, kenaikan ini dinilai harus disertai dengan perhitungan yang matang.
“Target pendapatan ini harus realistis dan akuntabel, terutama yang bersumber dari PAD dan pendapatan sah lainnya,” ujar Rahma.
“Kami mendorong komitmen dan kinerja optimal dari seluruh SKPD penghasil dan Bappenda agar target tersebut bisa terealisasi sesuai harapan.”
Dominasi Dana Transfer Jadi Pekerjaan Rumah
Fraksi Golkar juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi, yakni sebesar 81,02%. Sementara kontribusi PAD hanya 18,72%, dan pendapatan lainnya 0,26%.
Situasi ini, menurut Fraksi Golkar, menjadi tantangan nyata bagi kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.
“Pemerintah daerah perlu mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui inovasi, kolaborasi dengan investor, penguatan sektor pariwisata, dan pemanfaatan teknologi informasi,” jelasnya.
Belanja Operasional Masih Mendominasi
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar mencatat bahwa total belanja daerah naik dari Rp4,5 triliun menjadi Rp4,7 triliun (naik 3,25% atau Rp147 miliar). Dari angka tersebut, 75,40% dialokasikan untuk belanja operasional.
Sementara belanja modal hanya sekitar 8,40%, belanja tak terduga 0,64%, dan belanja transfer 15,57%.
“Porsinya masih timpang. Ke depan, proporsi belanja modal perlu ditingkatkan,” kata Rahma.
“Belanja operasional yang besar harus dibarengi dengan kinerja ASN yang profesional dan pelayanan publik yang semakin baik.”
Waktu Pendek, Belanja Modal Harus Terukur
Penambahan belanja modal dalam perubahan APBD sebesar Rp17,6 miliar menjadi perhatian tersendiri. Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya manajemen waktu dan pelaksanaan yang tepat, mengingat hanya tersisa tiga bulan setelah APBD-P ditetapkan.
“Pelaksanaan kegiatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan harus memperhatikan waktu perencanaan agar tidak menumpuk di akhir tahun atau terlempar ke tahun berikutnya,” ujar Rahma.
“Perlu juga dievaluasi sejauh mana realisasi belanja modal sampai Agustus ini.”
Sinkronisasi dengan RPJMD Baru
Fraksi Golkar menekankan pentingnya sinkronisasi Perubahan APBD 2025 dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 yang sedang dalam masa transisi. Fraksi berharap 11 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terakomodasi secara baik.
“Perubahan APBD ini harus sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan daerah yang baru, agar arah pembangunan daerah tetap konsisten,” tandas Rahma.
Surplus dan SiLPA Harus Dikendalikan
Pada sisi pembiayaan, Fraksi Golkar menyoroti penurunan angka surplus dari Rp26 miliar menjadi Rp7,7 miliar, yang digunakan untuk tambahan belanja dan menutup pengeluaran pembiayaan. Sementara penerimaan dari SiLPA naik dari Rp88,5 miliar menjadi Rp122,3 miliar (naik 38,15%).
“Kami berharap ke depan SiLPA tidak terlalu besar, agar anggaran bisa termanfaatkan secara maksimal,” ucapnya.
“Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat waktu menjadi kunci.”
Penutup: Menjaga Konsistensi dan Kualitas Anggaran
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar kembali menegaskan dukungan terhadap upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, Fraksi juga mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Fraksi Golkar akan terus mengawal proses ini agar menghasilkan APBD yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkas Rahma Sakura.