PDIP Soroti APBD Sukabumi 2024: SILPA Tinggi, BUMD Tak Produktif dan Isu Pungli

JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (18/6/2025).

Salah satu sorotan utama PDIP adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp122,38 miliar. Menurut Fraksi PDIP, angka tersebut mencerminkan rendahnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, yang berdampak pada lambatnya pembangunan daerah.

“SILPA sebesar itu merupakan kerugian pembangunan. Ini mencerminkan adanya keengganan eksekutif untuk bergerak ekspansif, juga indikasi inkompetisi dalam pengelolaan pemerintah,” tegas Sendi A Maulana, anggota Fraksi PDIP.

BUMD Disorot karena Minim Kontribusi PAD

Fraksi PDIP juga mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak produktif. Menurut mereka, BUMD justru menyerap anggaran penyertaan modal tanpa memberikan hasil yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BUMD harusnya menjadi ujung tombak PAD, bukan justru menjadi beban APBD. Jika kontribusinya rendah, ini menunjukkan pengelolaan BUMD belum kreatif dan masih tidak efektif,” kata Sendi.

Dugaan Pungli dalam Rekrutmen dan Sektor Pendidikan

Isu ketenagakerjaan pun tidak luput dari perhatian. PDIP mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi. Nilainya disebut mencapai antara Rp5 juta hingga Rp20 juta per pelamar.

“Fenomena ini telah menimbulkan keresahan bahkan konflik sosial. Pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan praktik ini,” lanjut Sendi.

Di bidang pendidikan, PDIP juga menyoroti potensi pungli pada awal tahun ajaran baru, seperti pungutan study tour, seragam, dan LKS. Mereka juga mempertanyakan apakah anggaran pendidikan dan kesehatan sudah sesuai dengan mandatory spending yang diamanatkan undang-undang.

Infrastruktur Lambat dan Ekonomi Lesu

PDIP menambahkan catatan terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur, tingginya angka stunting, serta lesunya perekonomian daerah. Fraksi ini mendorong agar APBD tahun 2025 lebih fokus pada kebutuhan rakyat kecil, terutama melalui:

Bantuan untuk pelaku UMKM

Penguatan sektor informal

Penyiapan buffer fiscal menghadapi potensi krisis ekonomi global

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya jadi angka-angka di atas kertas tanpa dampak di lapangan,” pungkas Sendi.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah sebelum Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).