JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan penuh apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis.
Disampaikan oleh juru bicara Nandar dalam rapat paripurna pada Selasa (5/8/2025), Fraksi PKB menilai bahwa perubahan ini merupakan bentuk adaptasi penting atas dinamika fiskal, asumsi ekonomi makro, serta hasil evaluasi semester I tahun berjalan.
“Kami memandang bahwa perubahan APBD ini adalah bentuk penyesuaian yang tepat dalam merespons kondisi riil di lapangan,” tegas Nandar dalam penyampaiannya.
Menyelaraskan dengan Realitas dan Kebutuhan Publik
Fraksi PKB dapat memahami bahwa ketidaksesuaian antara asumsi awal KUA-PPAS dan realisasi anggaran menuntut adanya penyesuaian. Karena itu, perubahan APBD ini dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus memastikan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
Apresiasi atas Kenaikan PAD, Tapi Harus Efisien
Fraksi PKB memberikan apresiasi atas kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,64% serta peningkatan belanja daerah yang difokuskan pada belanja operasional dan belanja modal. Namun demikian, PKB memberi penekanan bahwa belanja tersebut harus dikelola secara efisien dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam anggaran harus punya nilai manfaat. Bukan hanya habis dibelanjakan, tapi juga dirasakan oleh rakyat,” ujar Nandar.
Aspirasi PKB: Dari Dermaga, Wisata, hingga Sumur Bor
Dalam rangka memperkuat fungsi representasi, Fraksi PKB menyampaikan tiga usulan strategis yang bersumber dari aspirasi masyarakat:
1. Sektor Kelautan:
Fraksi PKB meminta perhatian serius terhadap kebutuhan pembangunan dermaga di kawasan Pantai Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap. Dermaga ini sangat dibutuhkan oleh nelayan sebagai fasilitas ekonomi pesisir sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari.
2. Sektor Pariwisata:
Fraksi PKB mendorong alokasi anggaran untuk penataan objek wisata di Ciracap dan Surade, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti toilet, parkir, penerangan, papan informasi, dan akses jalan. Penataan ini diyakini akan memperkuat daya tarik wisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
3. Sektor Pertanian:
Menghadapi persoalan kekeringan musiman, Fraksi PKB mendorong pengadaan dan pembangunan sumur bor untuk irigasi pertanian. Ini dianggap penting untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di wilayah-wilayah rawan air.
Pembiayaan Daerah Harus Tepat Sasaran
Terkait pembiayaan daerah, Fraksi PKB mencermati adanya perubahan dari kondisi defisit menuju surplus. Perubahan ini dianggap sebagai hal positif, tetapi PKB mewanti-wanti agar alokasi pembiayaan tidak hanya terjebak pada kegiatan administratif, melainkan benar-benar diarahkan ke sektor produktif dan layanan dasar masyarakat.
Komitmen PKB: APBD untuk Rakyat
Sebagai penutup, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses APBD agar benar-benar menjadi alat pembangunan yang berpihak pada rakyat. Fraksi ini juga berharap bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 berjalan secara terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas anggaran semata.
“Kami akan terus hadir sebagai jembatan rakyat dan mitra kritis pemerintah. APBD harus kembali pada tujuannya: untuk rakyat, bukan untuk seremonial,” tutup Nandar.