CORONGSUKABUMI.com โ Layanan kesehatan masih menjadi masalah utama yang dikeluhkan warga Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, keluhan tersebut mencuat di hampir semua lokasi, mulai dari Kecamatan Warungkiara hingga Desa Cikakak, dengan isu utama yang berfokus pada masalah BPJS Kesehatan.
Dalam reses yang dilaksanakan di tiga titik berbeda, Hamzah mengungkapkan bahwa masalah kesehatan, terutama terkait kepesertaan BPJS, menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan karena kendala administrasi dan regulasi BPJS yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
โDi hampir semua titik reses, masalah BPJS selalu muncul. Banyak warga yang kesulitan berobat karena terbentur aturan, terutama bagi yang tidak memiliki BPJS atau datanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,โ ujar Hamzah, pada Jumat (6/2/2026).
Politikus dari PKB ini juga menyoroti pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin. Menurutnya, BPJS sering kali hanya meng-cover perawatan dalam waktu terbatas. Jika pasien memerlukan perawatan lanjutan, kendala administrasi dan BPJS kerap menjadi penghalang.
โDi lapangan, warga sering kali hanya dirawat beberapa hari, setelah itu dipulangkan. Ketika harus dirawat lagi, kendala administrasi BPJS muncul. Ini membuat masyarakat semakin resah dan bingung,โ paparnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Hamzah mendorong perubahan kebijakan kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Ia mengusulkan agar warga di Daerah Pemilihan (Dapil) I bisa mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan membawa surat keterangan dari desa, tanpa harus memikirkan status kepesertaan BPJS.
โSejak 2025, kami di Fraksi PKB sudah menyampaikan kepada Banggar dan TAPD. Kami usulkan agar warga Dapil I tidak perlu lagi terikat dengan BPJS. Anggarannya bisa dialokasikan langsung ke RSUD Palabuhanratu. Dengan begitu, saat warga sakit, mereka cukup membawa surat dari desa dan langsung bisa dilayani,โ tegas Hamzah.
Hamzah bahkan berpendapat bahwa anggaran BPJS yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun bisa lebih efektif jika dialokasikan langsung ke rumah sakit daerah. Hal ini diyakini dapat memangkas birokrasi yang ada dan mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
โBPJS ini tidak bisa langsung digunakan setelah pendaftaran. Sementara orang yang sakit tidak bisa menunggu. Ini yang harus kita benahi bersama, agar pelayanan kesehatan lebih cepat dan tepat sasaran,โ ujarnya.
Meskipun menyadari bahwa pemerintah daerah masih terikat dengan regulasi nasional terkait BPJS, Hamzah menegaskan akan terus memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan nyata masyarakat. Ia menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat, tugas utamanya adalah memperjuangkan kepentingan warga, bukan sekadar hadir saat reses atau ketika diperlukan.
โKami dipilih oleh warga, bukan oleh pejabat. Jadi, sudah menjadi kewajiban kami untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat,โ tandasnya.