CORONGSUKABUMI.com โ Rapat Paripurna ke-6 Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi ajang penyampaian kritik sekaligus evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terutama terkait pengelolaan anggaran daerah dan berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan pandangan umum yang menyoroti sejumlah aspek strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan oleh Sendi A. Maulana dalam rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Senin (22/6/2026).
Meski mengapresiasi capaian pemerintah daerah, Fraksi PDIP menegaskan bahwa masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, mulai dari pengelolaan fiskal, infrastruktur, hingga isu sosial ekonomi masyarakat.
Apresiasi WTP ke-12 Berturut-turut
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.
Menurut fraksi, capaian tersebut merupakan indikator positif tata kelola keuangan daerah. Namun demikian, prestasi tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.
โDiraihnya kembali opini WTP hendaknya tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan harus menjadi refleksi tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Rekomendasi BPK tetap harus ditindaklanjuti secara serius,โ ujar Sendi.
SILPA Rp169 Miliar Jadi Sorotan
Fraksi PDIP juga menyoroti realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp169,72 miliar.
Di sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat melampaui target, yakni dari Rp888,33 miliar menjadi Rp905,74 miliar atau 101,96 persen. Namun secara keseluruhan, pendapatan daerah hanya mencapai 99,23 persen dari target Rp4,73 triliun.
Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab tidak tercapainya target pendapatan secara maksimal. Namun perhatian utama tertuju pada besarnya SILPA yang dinilai menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
โSILPA merupakan kerugian bagi proses pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dana yang mengendap dalam jumlah besar menunjukkan masih adanya ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara berbagai kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dan pengentasan kemiskinan masih memerlukan perhatian serius,โ tegasnya.
Fraksi juga meminta agar ke depan sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tujuh Persoalan Mendasar yang Disorot
Selain isu fiskal, Fraksi PDIP juga menguraikan tujuh persoalan utama yang dinilai menjadi perhatian publik dan perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
1. Pendidikan dan Dugaan Pungutan Liar
Fraksi mempertanyakan apakah alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending 20 persen dari APBD. Selain itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan praktik pungutan seperti biaya study tour, LKS, hingga seragam sekolah. Transparansi PPDB Tahun Ajaran 2026/2027 juga disoroti.
2. Pemerataan Layanan Kesehatan
Pemerintah daerah diminta memastikan layanan kesehatan yang merata hingga pelosok, serta memperjelas alokasi anggaran kesehatan pasca perubahan kebijakan transfer daerah.
3. Infrastruktur Jalan Rusak
Fraksi menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di berbagai wilayah. Pemerintah diminta mempercepat perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.
4. Penguatan Ekonomi Kerakyatan
APBD diharapkan lebih berpihak pada penguatan UMKM, bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan program padat karya di tengah potensi perlambatan ekonomi hingga 2027.
5. Ketenagakerjaan dan Dugaan Pungli Rekrutmen
Fraksi menerima laporan adanya praktik pungutan dalam proses rekrutmen kerja. Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
6. Daya Beli Masyarakat dan Ancaman Krisis Pangan
Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya distribusi, serta penonaktifan BPJS PBI menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.
7. Kesiapan Bantalan Fiskal Daerah
Fraksi meminta TAPD menyiapkan skenario antisipatif berupa bantalan fiskal untuk menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi global.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDIP berharap seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pembangunan serta memastikan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.