CORONGSUKABUMI.com – Kabupaten Sukabumi turut ambil bagian dalam Borderline Economic Summit (BES) 2025 yang digelar di Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills, Gadog, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025). Kehadiran Kabupaten Sukabumi diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi Sendi Apriadi.
Forum strategis yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bogor ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku perwakilan Gubernur Jawa Barat. Kegiatan tersebut melibatkan 12 kabupaten/kota perbatasan, terdiri dari tujuh kabupaten dan empat kota yang memiliki kedekatan wilayah dan kepentingan pembangunan bersama.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sendi, menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi kebutuhan mutlak dalam mempercepat kemajuan kawasan perbatasan.
βPembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi melalui hilirisasi adalah kunci untuk menggerakkan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Tidak ada daerah yang bisa bekerja sendirian,β ujar Sendi.
Menyatukan Arah Pembangunan Kawasan Perbatasan
Mengusung tema βHarmonisasi Perencanaan dan Implementasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasanβ, BES 2025 menjadi wahana koordinasi lintas daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan, mendorong investasi, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat kerja sama antardaerah.
Isu strategis yang diangkat dalam pertemuan ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi melalui hilirisasi, dua sektor yang dinilai krusial untuk membuka pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.
Borderline Economic Summit 2025 juga dirancang sebagai forum yang menghubungkan kolaborasi lintas sektoral, agar percepatan pembangunan dapat dilakukan lebih terintegrasiβbaik dari aspek infrastruktur, pengembangan kawasan, hingga promosi investasi.
MoU dan PKS Diteken, Kolaborasi Diperkuat
Salah satu keluaran penting dari forum ini adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antar daerah sebagai komitmen bersama dalam pengembangan wilayah perbatasan. Selain itu, DPMPTSP dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi juga menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan sejumlah daerah lain.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan investasi, pengembangan ekonomi kreatif, dan optimalisasi potensi pariwisata kawasan.
Melalui MoU dan PKS ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi regional demi pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Pemerintah daerah berharap kesepakatan tersebut dapat melahirkan langkah konkret dan berkelanjutan dalam pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
