Rekomendasi kedua lanjut Ali yakni penyediaan lahan parkir yang layak. Saat ini, lahan parkir disatukan dengan celukan jalan, namun hal itu masih belum efektif. Karena itu, fokus utama pemerintah adalah menertibkan celukan yang saat ini banyak ditempati PKL.
Ali menegaskan bahwa penertiban PKL tidak hanya sebatas pengusiran, tetapi dilakukan melalui penataan. Salah satu skenario penataan adalah dengan menempatkan PKL di area foodcourt milik warga sekitar.
“Tentu harus sewa, karena mereka juga usaha, sedang ada Bargaining di antara pemilik lahan dengan perusahaan, dan juga dengan pedagang kaki lima,” ujar Ali.
Kemudian rekomendasi yang ketiga yakni untuk membuka akses jalan keluar alternatif di dekat Masjid Assalam.
Namun, opsi ini menghadapi dua kendala utama, pertama, karena kawasan tersebut merupakan kawasan berikat yang mengharuskan sistem satu arah atas pengawasan Bea Cukai. Kedua, terdapat penolakan dari warga setempat terkait penggunaan jalan tersebut sebagai jalur keluar pabrik.
“Memang ada alternatif itu, di deket sebelah masjid Assalam masjid besar. Cuma yang jadi kendala, pertama ini kan kawasan berikat harus one way gitu. Yang kedua juga warga, ternyata warga keberatan Kalau itu digunakan jadi jalan alternatif. Jadi agak susah pertama belum ada ijin yang kedua warga keberatan,” ungkap Ali.
Selanjutnya rekomendasi yang diusulkan adalah meratakan elevasi trotoar dengan badan jalan untuk memudahkan kendaraan dan pejalan kaki. Hal ini dinilai penting karena perbedaan tinggi jalan dan trotoar kerap membuat pengguna jalan enggan berpindah jalur.
Pemerintah daerah telah berkirim surat kepada Kementerian PUPR, mengingat jalan tersebut merupakan jalan nasional, untuk meminta bantuan program pengecoran atau peningkatan kapasitas jalan.
“Kita juga sudah berkirim surat itu ke kementerian karena itu kan jalan pusat, kira-kira ada program tidak untuk ikut membantu melakukan pengecoran atau penambahan volume jalan,” jelas Ali.
