JUBIRTVNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan terkait kebijakan baru yang tengah direncanakan yakni program barak militer untuk menangani maraknya kenakalan remaja, yang bahkan telah mencapai tingkat kriminalitas seperti penganiayaan hingga pembunuhan.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini adalah tanggung jawab bersama orang tua dan negara.
Menurut Dedi, jika kenakalan remaja dibiarkan tanpa penanganan serius, Indonesia terancam kehilangan satu generasi muda yang seharusnya tumbuh dengan karakter dan nilai luhur bangsa.
Untuk itu kebijakan baru berupa program barak militer bagi anak-anak nakal diperkenalkan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan jati diri anak-anak melalui pola disiplin dan perilaku hidup yang terarah, memiliki visi, serta masa depan yang baik.
“Program ini adalah salah satu terobosan mengingat begitu luasnya dan begitu buruknya prilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini dan begitu beratnya orang tua menghadapi mereka,” ujar Dedi melalui akun media sosial resminya, Selasa (29/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa sering kali teguran orang tua terhadap anak justru berujung pada ancaman kekerasan dari sang anak. Oleh karena itu, program ini mengedepankan tiga prinsip utama.
Yang pertama, keikutsertaan dalam program didasarkan pada persetujuan orang tua. Karena bagaimanapun, anak-anak ini masih di bawah perwalian orang tua masing-masing.
“Karena bagaimanapun, mereka masih dibawa perawalian dari orang tuanya. Artinya orang tuanya memiliki kesadaran untuk menyerahkan mereka melewati pendidikan militer sebagai bentuk pembentukan disiplin dan karakter,” tutur Dedi.
Kemudian yang kedua, pola pendidikan militernya bukanlah pelatihan perang, melainkan pendidikan berbasis olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, disiplin harian (mulai dari bangun pagi hingga tidur), serta membentuk keteraturan pola makan dan menjauhkan anak dari kebiasaan merokok dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Dan yang ketiga, program ini tetap menjaga hak peserta sebagai pelajar. Mereka tetap tercatat sebagai siswa SMP atau SMA dan tetap mengikuti proses belajar mengajar selama berada di barak militer.
“Yuk, mari bersama-sama, selamatkan generasi kita dari berbagai ancaman yang ada di lingkungan kita. Ancaman pergaulan yang bebas, ancaman penggunaan handphone yang di dalamnya ada game online, ada judol, ada video-video porno yang akan mempengaruhi psikologi dan psikis mereka,” ajak Dedi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menyelamatkan generasi muda dari ancaman kekurangan gizi atau makanan-makanan yang tidak berkualitas yang mengakibatkan mereka sakit.
“Untuk itu, semoga seluruh kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi Jawa Barat menjadi generasi yang kokoh, kuat, dan hebat,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa mulai 2 Mei 2025, ia menargetkan pelaksanaan pendidikan karakter di beberapa wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan TNI dan Polri.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi dikutip dari rilis Humas Jabar, Senin (28/4/2025).
TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini.
Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi Mulyadi.
Pembiayaan program ini dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
KDM juga menegaskan beberapa kebijakan lainnya, seperti pelarangan study tour, wisuda, dan kegiatan lain yang membebani orang tua.
Ia juga mengimbau agar siswa tidak menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur.
“Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini),” tuturnya.
