CORONGSUKABUMI.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengawali tahun 2026 dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral, khususnya dalam menghadapi potensi bencana alam dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sukabumi, Asep Japar, saat memimpin Rapat Dinas Bulan Januari 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (19/1/2026).
Rapat dinas perdana di awal tahun ini dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Suryaman dan dihadiri seluruh kepala perangkat daerah, staf ahli, asisten daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Sukabumi menandai langkah strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pihak. Kerja sama dijalin bersama Universitas Mitra Bangsa dalam bidang pendidikan dan penelitian, serta dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya di kawasan hutan dan wilayah rawan bencana.
Selain agenda kerja sama, rapat dinas juga diwarnai penyerahan sejumlah penghargaan. Penghargaan kepatuhan kinerja tahun 2025 tingkat perangkat daerah diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Inspektorat.
Sementara itu, penghargaan tingkat kecamatan diraih oleh Kecamatan Palabuhanratu, Parakansalak, dan Sagaranten atas capaian kinerja terbaik.
Pemkab Sukabumi juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang diserahkan kepada BUM Desa Bersama Nagrak. BUM Desa tersebut berhasil meraih juara II Lomba BUM Desa Bersama Inspiratif 2025 dalam ajang Festival Bangun Desa Bangun Indonesia.
Tak hanya itu, Pemkab Sukabumi turut menerima piagam Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI atas kontribusi dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan, dengan capaian peringkat kedua peningkatan produksi beras nasional tahun 2025.
Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, di antaranya LPP RRI, Universitas Nusaputra, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan seluruh unsur pemerintahan. Ia meminta para camat untuk turun langsung ke lapangan saat terjadi bencana, bahkan sebelum instansi teknis tiba, serta aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Bupati juga mengakui adanya tantangan penurunan anggaran pada tahun 2026. Namun demikian, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak boleh melemahkan semangat pelayanan publik. Tiga program prioritas Pemkab Sukabumi, yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan, harus tetap berjalan secara optimal.
βKita harus lebih semangat, terutama dalam penanganan bencana, dengan koordinasi yang solid antarperangkat daerah,β ujarnya.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik. Ia menekankan agar setiap persoalan krusial di masyarakat dapat segera diantisipasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi polemik.
βInformasi pemerintah harus tersampaikan secara transparan dari tingkat bawah hingga atas. Koordinasi lintas sektor harus solid, terutama dalam merespons cepat keluhan masyarakat terkait infrastruktur dan layanan kesehatan,β kata Andreas.
