CORONGSUKABUMI.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai mematangkan rencana pembangunan daerah tahun depan.
Hal itu ditandai dengan penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 oleh Bupati Sukabumi Asep Japar dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (30/9/2025).
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Dokumen ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, tanpa mengabaikan prioritas daerah untuk menjawab tantangan ekonomi sekaligus memperkuat agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Penyusunan anggaran tahun depan kami arahkan agar mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Asep Japar menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2026 mengusung tema Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata. Tema tersebut, menurutnya, selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.
“Pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi untuk memperkuat sektor agroindustri dan pariwisata. Kedua sektor ini kami yakini menjadi penggerak utama ekonomi daerah,” jelasnya.
Bupati juga menyinggung arahan Presiden RI dalam penyampaian RUU APBN 2026, di mana arsitektur APBN diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Kami harus melakukan penyesuaian dengan prioritas yang ketat agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program yang paling berdampak dan mendesak,” tambahnya.
Untuk itu, Pemkab Sukabumi akan mengutamakan anggaran bagi pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Setiap perangkat daerah diminta menyesuaikan alokasi anggaran dengan skala prioritas, mengutamakan belanja wajib (mandatory spending) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Program dan kegiatan lainnya, terutama yang bersifat pilihan, akan dipertimbangkan setelah kebutuhan dasar publik terpenuhi,” tegasnya.
Bupati berharap, APBD 2026 bisa menjadi instrumen efektif dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal.
