CORONG SUKABUMI — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya angkat suara terkait mencuatnya isu kenaikan tarif ojek online (ojol) hingga 15 persen yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan bahwa wacana tersebut belum bersifat final dan masih dalam proses kajian mendalam. “Karena seolah-olah ini sudah diputuskan tarifnya naik 8% sampai sekian persen. Padahal itu masih dikaji,” kata Aan dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Kabar ini muncul setelah sejumlah pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa, menyuarakan ketidakpuasan terhadap struktur tarif dan sistem bagi hasil yang dianggap belum adil. Menurut Aan, penetapan tarif baru memerlukan pertimbangan menyeluruh, mulai dari kepentingan pengemudi, aplikator, hingga konsumen.
“Keputusan ini harus adil dan berkelanjutan. Bukan hanya bicara tarif dasar, tapi juga struktur pembagian pendapatan di dalam ekosistem ojol,” jelasnya.
Aan juga mengungkapkan bahwa dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada 30 Juni lalu, memang dibahas skema tarif baru yang bervariasi antar zona, mulai dari 8 persen hingga 15 persen. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
Walau sejumlah aplikator disebut telah menyetujui kenaikan, Kemenhub akan tetap menggelar dialog lanjutan dengan perusahaan penyedia layanan ojol guna memastikan kesepahaman semua pihak. “Pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Tapi kami akan pastikan lagi,” pungkas Aan.***
