CORONG SUKABUMI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah dipastikan mendapat anggaran sebesar Rp71 triliun tahun ini.
Jika rencana percepatan berjalan pada pertengahan tahun, alokasi tambahan sebesar Rp100 triliun diperkirakan akan diberikan.
Besarnya dana tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pelaksanaan program MBG.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan indikasi pengurangan anggaran yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Saya sampaikan (pengurangan harga) berdasarkan informasi, informasi kan belum diverifikasi, belum divalidasi, baru informasi,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Ia menegaskan bahwa pengawasan KPK bersifat pencegahan agar potensi penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, sistem pengelolaan dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN) menyulitkan pemantauan di daerah.
“Jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair,” katanya.
KPK menerima laporan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 per porsi justru hanya diberikan senilai Rp8.000.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya telah bertemu KPK pada Rabu (5/3/2025) untuk membahas pengawasan anggaran MBG.
Selain bekerja sama dengan KPK, BGN juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Agung guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
KPK sendiri mengadopsi metode pengawasan tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.***
