CORONG SUKABUMI – Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mengungkapkan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami pemangkasan sebesar 0,2845 persen atau sekitar Rp200,2 miliar dari total anggaran Rp71 triliun.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa program tetap berjalan sesuai rencana dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada 2025.
Dadan menyampaikan hal ini setelah rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu malam, 12 Februari 2025.
Sebelumnya, BGN termasuk lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, namun akhirnya ikut mengalami penyesuaian berdasarkan kebijakan efisiensi pemerintah.
Efisiensi Anggaran Sesuai Instruksi Presiden
Pemangkasan ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan ke kantor BGN.
Presiden menginstruksikan agar BGN melakukan efisiensi, khususnya pada sektor pengadaan lahan infrastruktur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah menyarankan pemanfaatan lahan milik instansi lain, seperti kementerian, pemerintah daerah, atau BUMN, guna menekan biaya operasional.
Selain BGN, pemangkasan anggaran juga terjadi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
Pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemotongan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti Inpres tersebut.
Pemangkasan dilakukan pada beberapa pos belanja, seperti alat tulis, rapat, serta pendidikan dan pelatihan.
Dampak Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan pemangkasan anggaran ini dinilai dapat berdampak pada perekonomian nasional, terutama dalam hal konsumsi domestik dan investasi sektor swasta.
Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, pemangkasan anggaran pada sektor strategis dapat melemahkan daya beli masyarakat serta memperlambat pembangunan infrastruktur yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Meski program MBG tetap berjalan dan dapat memberikan dampak positif, Rizal menilai bahwa potensi dampak negatif dari pemangkasan anggaran di sektor lain perlu diantisipasi.
Ia merekomendasikan kebijakan fiskal yang lebih seimbang guna menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.***
