Site icon Corong Sukabumi

BK Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Sukabumi yang Dikaitkan dengan Isu Asusila

CORONGSUKABUMI.com โ€“ Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sukabumi mulai mendalami laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah seorang anggota dewan berinisial L. Dalam penanganan laporan tersebut, BK telah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan dan melakukan koordinasi dengan pihak fraksi.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengatakan pemanggilan terhadap anggota dewan tersebut dilakukan sehari setelah pihaknya menerima informasi dari elemen masyarakat pada 9 November 2026.

โ€œAlhamdulillah tanggal 10 kami sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, minta klarifikasi sesuai dengan laporan yang masuk kepada kami,โ€ ujar Edi saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).

Edi menjelaskan, setelah menerima laporan, BK langsung berkoordinasi dengan pimpinan DPRD serta jajaran anggota Badan Kehormatan. Penanganan kemudian dilanjutkan dengan mengundang pihak fraksi pada Senin (16/11/2026).

Pemanggilan pihak fraksi tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi hasil klarifikasi anggota dewan sekaligus mengetahui sejauh mana penanganan yang telah dilakukan oleh partai politik asal yang bersangkutan.

โ€œIntinya pihak partai juga atau pihak fraksi mengetahui permasalahan ini. Kami hanya menyinkronkan jawaban atau hasil klarifikasi yang bersangkutan dengan apa yang dilakukan oleh partai itu sendiri,โ€ jelasnya.

Meski tahapan klarifikasi telah dilakukan, BK belum membuka secara rinci materi pemeriksaan maupun hasil keterangan dari anggota dewan berinisial L. Termasuk mengenai benar atau tidaknya dugaan yang menjadi dasar laporan masyarakat tersebut.

โ€œUntuk substansinya saya belum bisa menyampaikan. Nanti kita sama-sama dengan pihak fraksinya untuk menyampaikan hal itu,โ€ katanya.

Edi menegaskan, BK memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan anggota DPRD sekaligus mempertahankan marwah lembaga legislatif. Karena itu, setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan tata beracara yang berlaku.

Ia menyebut, apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan adanya pelanggaran etik, BK dapat memberikan rekomendasi kepada partai politik yang bersangkutan.

Namun, BK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status keanggotaan seseorang di partai politik. Keputusan terkait hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan internal partai.

โ€œKetika memang apa yang disangkakan itu betul adanya, kami merekomendasikan ke pihak partai itu sendiri. Kami tidak punya kewenangan kaitan dengan keanggotaan, itu kewenangan partai,โ€ tegasnya.

Selanjutnya, BK DPRD Kabupaten Sukabumi akan melanjutkan koordinasi dengan pihak partai politik serta menyampaikan hasil klarifikasi kepada pimpinan DPRD. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Hingga saat ini, BK masih menjalankan proses pendalaman dan belum menyampaikan kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan masyarakat.

Exit mobile version