CORONGSUKABUMI.com – Upaya merumuskan kebijakan lingkungan berbasis kearifan lokal kini mulai ditempuh secara langsung oleh legislatif. Salah satunya ditunjukkan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, yang terlibat dalam ekspedisi lintas wilayah untuk menyerap praktik masyarakat adat dalam menjaga alam.
Melalui kegiatan Ekspedisi Nusa Jawa Barat yang berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026, Bayu menyusuri sejumlah wilayah di Pulau Jawa bersama perwakilan masyarakat adat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan lingkungan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.
βIni bukan hanya perjalanan budaya, tapi upaya memahami langsung bagaimana masyarakat adat menjaga keseimbangan alam. Ini penting sebagai referensi kebijakan,β ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ekspedisi tersebut menelusuri sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis, mulai dari Cisanggarung, Cimanuk, Citarum, hingga Cimandiri. Perjalanan dimulai dari Sukabumi yang memiliki peran penting dalam sistem ekologis Pulau Jawa.
Menurut Bayu, pendekatan Patanjala yang memandang Pulau Jawa sebagai satu kesatuan ekosistem memiliki nilai strategis dalam kebijakan publik. Ia menilai, selama ini pembangunan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
βSelama ini pendekatan pembangunan terlalu administratif. Padahal masyarakat adat sudah punya sistem yang terbukti menjaga keseimbangan alam,β tegasnya.
Pemikiran tersebut kemudian melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Kawasan Sumber Air atau Perda Patanjala. Regulasi ini diinisiasi DPRD sebagai respons terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang semakin meningkat.
Bayu menambahkan, DPRD memiliki peran strategis tidak hanya dalam fungsi legislasi, tetapi juga sebagai penghubung antara nilai tradisional dan kebijakan modern. Ia menilai sinergi antara kasepuhan dan konsep Patanjala dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga kawasan penting seperti Gunung Halimun Salak serta wilayah tangkapan air lainnya.
βKalau hanya mengandalkan regulasi tanpa memahami nilai lokal, hasilnya tidak akan maksimal. Di sini peran DPRD untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada keberlanjutan,β katanya.
Dalam rangkaian ekspedisi, rombongan juga melakukan dialog dengan tokoh adat di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Lebak dan komunitas Baduy. Dari pertemuan tersebut, muncul kesepahaman bahwa pendekatan berbasis tradisi perlu diperluas dalam kebijakan daerah.
Bagi Bayu, langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang DPRD dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari krisis air hingga degradasi hutan. Ia menegaskan pentingnya memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
βIni bukan sekadar isu lokal. Ketika sumber air terjaga, dampaknya luas. DPRD harus memastikan arah kebijakan ke depan tidak mengabaikan aspek ekologis,β tandasnya.
