Sementara pada tahap evaluasi, Golkar meminta adanya evaluasi tahunan melalui Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD dan audit independen setiap tahun.
Jika indikator kinerja tidak tercapai, pencairan tahap berikutnya harus dapat ditunda.
Evaluasi pun diminta tidak berhenti pada laporan administratif perusahaan. Pemerintah daerah harus mengukur dampak ekonomi secara nyata terhadap masyarakat dan daerah.
Lima Pertanyaan untuk Pemda dan Perumda
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar juga menyampaikan lima pertanyaan yang dinilai perlu dijawab secara konkret oleh Pemerintah Daerah dan manajemen Perumda Pesona Pariwisata.
Pertama, bagaimana skema dan jadwal konkret penyelesaian kekurangan setoran modal dasar lama sebesar Rp5,17 miliar?
Kedua, bagaimana mekanisme pengikatan pencairan tranche dengan target kinerja dan siapa yang akan bertindak sebagai tim verifikasi independen?
Ketiga, bagaimana strategi konkret rekrutmen SDM profesional untuk mengimbangi skala investasi Rp82 miliar?
Keempat, apakah Pemda dapat menyerahkan dokumen proyeksi kapasitas fiskal atau KPJMD untuk memastikan alokasi Rp16,4 miliar per tahun tidak menggerus pemenuhan mandatory spending sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar?
Kelima, bagaimana kejelasan kebijakan, target rasio, serta jadwal setoran dividen Perumda Pesona Pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah?
Bagi Golkar, pertanyaan tersebut penting karena penyertaan modal Rp82 miliar bukan sekadar keputusan bisnis untuk memperkuat BUMD.
Di baliknya terdapat uang publik dalam jumlah besar yang harus dipastikan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
Tetap Dukung Raperda, Tapi Pengawasan Diperketat
Meski melontarkan berbagai catatan, Fraksi Golkar memastikan tetap mendukung Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Namun, dukungan tersebut disertai tuntutan agar substansi regulasi diperbaiki, tata kelola diperkuat, target kinerja dibuat terukur, dan mekanisme pengawasan diperjelas.
Fraksi Golkar juga memastikan akan mengawal pembahasan Raperda secara aktif, konstruktif, dan kritis agar rencana penyertaan modal tersebut tidak hanya memperbesar kapasitas keuangan perusahaan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Sukabumi.
βPerumda PP hadir bukan sekadar menghibur, tetapi harus mampu menggerakkan ekonomi dan wisata,β ujar Loka Tresnajaya.
