CORONGSUKABUMI.com โ Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini mendapat kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dibebani denda keterlambatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar program penghapusan sanksi administratif atau pemutihan denda PBB-P2 sebesar 100 persen. Kebijakan yang diluncurkan melalui Gebyar SiPenyu ini berlangsung mulai 9 November hingga 20 Desember 2026.
Menariknya, program tersebut tidak hanya menyasar tunggakan pajak tahun berjalan, tetapi juga mencakup piutang PBB-P2 dengan ketetapan pajak sejak tahun 1994 hingga 2026.
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri Subandi, mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan agar memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum batas waktu program berakhir.
โMasyarakat atau wajib pajak diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk melunasi tunggakan PBB-P2 mereka tanpa dikenakan denda administratif,โ ujar Herdy, Selasa (10/11/2026).
Denda Keterlambatan Dihapus 100 Persen
Berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan Bapenda Kabupaten Sukabumi, penghapusan denda diberikan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Fasilitas ini juga berlaku bagi pemilik objek pajak yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sukabumi.
Adapun sejumlah ketentuan dalam program pemutihan tersebut meliputi:
- Penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan sebesar 100 persen.
- Denda keterlambatan yang dihapus merupakan akumulasi sebesar 1 persen per bulan.
- Penghapusan berlaku untuk tunggakan denda hingga tahun pajak 2026.
- Program mencakup piutang PBB-P2 dengan ketetapan pajak mulai tahun 1994 sampai 2026.
- Berlaku bagi wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk yang berdomisili di luar daerah.
- Masa pelaksanaan program mulai 9 November hingga 20 Desember 2026.
- Meski demikian, tidak seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Penghapusan denda tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan.
Ketentuan serupa juga berlaku bagi wajib pajak yang sedang mengajukan keberatan, banding, gugatan, maupun peninjauan kembali atas kewajiban pajak terkait.
Pokok Pajak Tetap Harus Dibayar
Masyarakat juga perlu memahami bahwa program Gebyar SiPenyu bukan berarti menghapus seluruh kewajiban PBB-P2.
Kebijakan ini hanya memberikan penghapusan terhadap sanksi administratif berupa denda keterlambatan. Sementara itu, pokok pajak yang masih terutang tetap wajib dibayarkan sesuai ketetapan yang berlaku.
Dengan demikian, wajib pajak tetap harus melunasi pokok tunggakan PBB-P2, tetapi tidak lagi dibebani pembayaran denda selama memenuhi ketentuan program pemutihan.
Melalui kebijakan tersebut, Bapenda Kabupaten Sukabumi berharap beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dapat berkurang sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak daerah.
Pasalnya, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Mengingat program penghapusan denda ini hanya berlangsung hingga 20 Desember 2026, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 diimbau segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa program berakhir.