CORONGSUKABUMI.com – Aktivitas perikanan di kawasan pesisir Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar. Saat musim ikan, perputaran uang dari hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai Rp600 juta per hari atau sekitar Rp18 miliar dalam sebulan.
Namun, besarnya perputaran ekonomi tersebut belum diikuti kemudahan akses terhadap layanan perbankan formal. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, yang mendorong Bank BJB menghadirkan unit layanan di kawasan Ujunggenteng.
Menurut Dadang, keberadaan layanan perbankan diperlukan agar nelayan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah dan tidak bergantung pada rentenir, bank emok, maupun pinjaman online ilegal saat membutuhkan modal usaha.
βJumlah nelayan hampir 1.000 orang lebih dengan sekitar 600 perahu. Kalau sedang musim ikan, satu perahu bisa menghasilkan sekitar Rp1 juta per hari. Artinya, ada sekitar Rp600 juta perputaran uang setiap hari di Ujunggenteng,β ungkap Dadang.
Hal tersebut disampaikan Dadang dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan bertajuk Ujunggenteng Cerdas Finansial: Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital, Kamis (12/11/2026).
Ia berharap BJB tidak hanya melihat Ujunggenteng sebagai kawasan dengan potensi bisnis perbankan, tetapi juga memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat pesisir yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal.
Salah satu skema yang didorong adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan bagi nelayan dengan menggunakan pas kecil perahu sebagai salah satu persyaratan.
βKami mendorong BJB segera membangun unit di Ujunggenteng. Ini penting agar nelayan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah dan tidak harus mencari pinjaman ke tempat yang justru memberatkan,β tegasnya.
OJK Ingatkan Nelayan Pentingnya Mengelola Pendapatan
Selain persoalan akses perbankan, pengelolaan pendapatan juga menjadi perhatian dalam kegiatan edukasi keuangan tersebut.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengingatkan masyarakat pesisir agar tidak menghabiskan seluruh penghasilan untuk kebutuhan konsumsi. Pasalnya, pendapatan nelayan cenderung tidak menentu karena bergantung pada musim dan hasil tangkapan ikan.
Ketika musim ikan, penghasilan nelayan bisa meningkat. Sebaliknya, saat memasuki musim paceklik, kondisi keuangan keluarga berpotensi mengalami tekanan apabila tidak memiliki tabungan atau dana cadangan.
Darwisman mendorong masyarakat mulai membiasakan diri menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan masa depan maupun kondisi darurat.
βKami mengajarkan masyarakat di Pesisir Pantai Ujunggenteng untuk menyisihkan alokasi dana masa depan, misalnya 20 persen dari penghasilan untuk investasi dan 10 persen untuk dana sosial serta kebutuhan darurat,β ujarnya.
Menurutnya, tidak tersedianya dana darurat menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mudah terjerat pinjaman berbunga tinggi ketika menghadapi kebutuhan mendesak.
Pengelolaan keuangan juga perlu diterapkan oleh para pelaku UMKM. Mereka didorong membiasakan pencatatan keuangan serta memisahkan uang usaha dengan kebutuhan rumah tangga agar perkembangan bisnis dapat terpantau.
Kabupaten Sukabumi Pernah Masuk Sorotan Kasus Judi Online
Ancaman lain yang turut menjadi perhatian dalam edukasi keuangan tersebut adalah maraknya judi online dan pinjaman online ilegal.
Darwisman mengungkapkan, jumlah pemain judi online di Jawa Barat telah mencapai lebih dari 2,6 juta orang dengan perputaran uang hingga triliunan rupiah.
Bahkan, Kabupaten Sukabumi pada tahun sebelumnya sempat masuk jajaran daerah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Jawa Barat.
Ia mengingatkan bahwa judi online dapat menguras pendapatan masyarakat dalam waktu singkat. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan keluarga hingga keberlangsungan usaha.
βAkibatnya uang habis, cash flow terganggu, hingga usaha bangkrut,β jelasnya.
Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran pinjaman daring. Darwisman menyebut terdapat 94 penyelenggara fintech lending resmi yang terdaftar dan berizin OJK.
Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia layanan sebelum mengajukan pinjaman maupun melakukan transaksi keuangan.
Kegiatan edukasi tersebut diikuti ratusan warga yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari nelayan, pelaku UMKM, petani, kelompok sadar wisata hingga pegiat lingkungan. Hadir pula perwakilan BJB Palabuhanratu dan Kepala Desa Ujunggenteng.
Besarnya perputaran uang dari aktivitas perikanan di Ujunggenteng menjadi salah satu gambaran potensi ekonomi masyarakat pesisir. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan kemudahan akses pembiayaan dan layanan keuangan formal.
Di sisi lain, pemahaman pengelolaan keuangan juga diperlukan agar pendapatan nelayan tidak habis untuk konsumsi maupun terjerat praktik keuangan ilegal.
Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak hanya membutuhkan hasil tangkapan ikan yang melimpah, tetapi juga akses layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, dan dapat mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga maupun usaha mereka.
